Suara Lantang Indonesia di Jenewa Desak Pemulihan Kepercayaan Dewan HAM PBB

Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro (kanan), memimpin diskusi untuk memperingati 20 Tahun Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Jumat (19/6/2026). (Foto: Dok. PTRI Jenewa)

Indonesia menyerukan penguatan penghormatan hak asasi manusia (HAM) secara universal serta peningkatan kepercayaan terhadap sistem HAM internasional. Langkah diplomasi ini digaungkan dengan tegas dalam peringatan 20 tahun Dewan HAM PBB yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 19 Juni lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Duta Besar dan Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto R. Suryodipuro, melalui keterangan tertulis resmi dari Perutusan Tetap RI (PTRI) Jenewa, yang dikutip Rabu (24/6/2026).

Kemitraan Nyata Jadi Kunci Efektivitas

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia yang diwakili oleh Dubes Sidharto menegaskan bahwa masa depan dan efektivitas lembaga ini tidak bisa berjalan sendiri. Fondasi utamanya bertumpu pada kepercayaan kokoh yang hanya bisa dibangun melalui konsultasi mendalam, dialog terbuka, serta kemitraan nyata antarnegara anggota.

Pandangan senada juga dilemparkan oleh Luis Alfonso de Alba, sosok yang tercatat sebagai presiden pertama Dewan HAM PBB. Ia mengajak peserta forum bernostalgia tentang betapa beratnya tantangan membangun konsensus pada awal pembentukan dewan ini, ketika negara-negara anggota membawa pandangan yang sangat beragam.

Terlebih, dinamika pembahasan kala itu juga ikut diwarnai oleh konflik yang berkecamuk di Gaza dan Lebanon. Dua dekade telah berlalu, namun menurut De Alba, tantangan geopolitik tersebut ternyata masih sangat relevan, bahkan dampak buruknya kian meluas hingga hari ini.

Tekanan terhadap Masyarakat Sipil

Sinyal darurat juga datang dari pucuk pimpinan tertinggi PBB. Sekretaris Jenderal PBB menilai bahwa penegakan HAM di berbagai belahan dunia kini tengah menghadapi ancaman yang semakin sistematis.

Kekhawatiran ini diperkuat oleh Pelapor Khusus PBB, Rasheeda Nasheed. Ia secara khusus menyoroti besarnya tekanan yang kini mesti dihadapi oleh sistem pelapor khusus PBB serta kelompok masyarakat sipil dalam menyuarakan keprihatinan mereka di ruang publik.

Tuntutan Reformasi di Era Kecerdasan Buatan

Di sisi lain, Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Türk tidak menampik adanya sejumlah capaian mentereng yang berhasil ditorehkan oleh Dewan HAM. Beberapa di antaranya meliputi mekanisme Universal Periodic Review (UPR), pengembangan standar HAM internasional yang lebih matang, hingga keberhasilan memosisikan Dewan HAM sebagai forum PBB yang inklusif bagi semua pihak.

Kendati demikian, Türk mengingatkan bahwa pembaruan internal mutlak diperlukan. Dewan HAM PBB dituntut harus lebih adaptif dan responsif terhadap rentetan isu kontemporer yang mulai bermunculan, mulai dari krisis perubahan iklim, ledakan teknologi kecerdasan buatan (AI), hingga pemenuhan agenda pembangunan pasca-2030.

Membumikan Rekomendasi ke Tingkat Lokal

Dalam ruang diskusi tersebut, para peserta juga mengunci satu poin krusial, yakni memastikan seluruh hasil dan rekomendasi Dewan HAM tidak hanya mandek dan menjadi tumpukan kertas di Jenewa. Output dari forum internasional ini harus benar-benar menjangkau dan berdampak langsung bagi masyarakat di tingkat lokal, yang digerakkan melalui peran aktif Pelapor Khusus PBB, lembaga HAM nasional, serta organisasi di tingkat kawasan.

Menutup jalannya diskusi, perwakilan pemuda dari Yordania, Malak, memberikan catatan kritis yang menggugah. Ia menegaskan dengan lantang bahwa keterlibatan generasi muda dalam isu global tidak boleh lagi sekadar kosmetik atau bersifat simbolis semata, melainkan suara mereka harus benar-benar didengar dan dilibatkan secara riil dalam setiap proses pengambilan keputusan strategis.