Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/10/2025), membahas sejumlah agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari konsolidasi data sosial ekonomi, pemberdayaan penerima bansos, hingga pengembangan Sekolah Rakyat.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih terukur dan berkelanjutan.
“Ada beberapa hal yang kami sampaikan kaitannya dengan program strategis Bapak Presiden Prabowo yang memerlukan kerja sama dan kolaborasi, terutama dalam peningkatan kesejahteraan sosial,” ujar Gus Ipul usai pertemuan.
Bahas Data Tunggal Nasional
Gus Ipul menjelaskan bahwa isu pertama yang dibahas adalah konsolidasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025. DTSEN merupakan integrasi dari tiga basis data besar: DTKS, Regsosek, dan P3KE, yang kini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Selama ini pemerintah belum memiliki satu data Indonesia. Data yang terpecah-pecah menimbulkan ego sektoral. Dengan satu data, intervensi akan lebih tepat sasaran dan program antarinstansi bisa terintegrasi,” jelasnya.
Menurutnya, akurasi data menjadi fondasi utama untuk memastikan program kesejahteraan sosial seperti bantuan tunai, subsidi, hingga pemberdayaan masyarakat dapat tepat sasaran.
Dari Bansos Menuju Pemberdayaan
Isu kedua yang dibahas adalah transformasi penerima bantuan sosial (bansos) menuju program pemberdayaan ekonomi. Gus Ipul menegaskan, Kemensos berkomitmen agar penerima manfaat tidak selamanya bergantung pada bantuan pemerintah.
“Kami akan menargetkan agar setiap tahun ada keluarga penerima bansos yang ‘naik kelas’, tidak lagi menerima bantuan tetapi masuk ke program pemberdayaan,” ujarnya.
Ia menilai keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh bantuan finansial, tetapi juga oleh pendampingan sosial yang berkelanjutan dan kolaborasi lintas pemerintah daerah.
Dukungan untuk Sekolah Rakyat
Agenda ketiga dalam pertemuan itu adalah dukungan terhadap pengembangan Sekolah Rakyat, program pendidikan alternatif yang diinisiasi Kemensos untuk masyarakat kurang mampu dan anak putus sekolah.
Gus Ipul mengungkapkan, saat ini terdapat tiga titik Sekolah Rakyat rintisan di Jakarta yang menggunakan gedung sementara milik Kemensos. Ia berharap Pemprov DKI dapat menyediakan lahan untuk pembangunan gedung permanen.
Menanggapi hal itu, Gubernur Pramono Anung menyatakan dukungan penuh.
“Pemerintah DKI segera akan merapatkan dan mengusulkan daerah-daerah yang bisa disiapkan untuk lahan Sekolah Rakyat. Nantinya pembangunan akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN,” kata Pramono.
Ia juga menegaskan kesiapan Pemprov DKI membuka akses data sosial yang dimilikinya, termasuk KJP, KJMU, dan data penyandang disabilitas serta lansia, demi mendukung integrasi data kesejahteraan nasional.
“Kalau ini bisa dilakukan, Jakarta akan menjadi role model dalam penanganan kemiskinan, pendidikan alternatif, dan layanan sosial terpadu,” ujarnya.
Pertemuan ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Dirjen Rehabilitasi Sosial Supomo, Dirjen Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, serta sejumlah pejabat Pemprov DKI dan perwakilan Sekolah Rakyat.
Dengan sinergi yang lebih kuat antara pusat dan daerah, pemerintah berharap pelaksanaan program kesejahteraan sosial di Jakarta dapat menjadi contoh nasional — dari integrasi data hingga transformasi bansos menjadi pemberdayaan yang berkelanjutan. [Adv]