Waka BGN Nanik Deyang ‘Keramasi’ Politikus Nakal Minta Jatah Dapur MBG

Waka BGN Nanik Deyang ‘Keramasi’ Politikus Nakal Minta Jatah Dapur MBG

Ibnu Medium.jpeg

Sabtu, 27 September 2025 – 06:32 WIB

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang. (Foto: bgn.go.id)

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang. (Foto: bgn.go.id)

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

+ Gabung

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengungkapkan adanya politikus yang mencoba meminta jatah untuk menjadi mitra pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Nanik mengaku geram dengan tindakan tersebut dan langsung memblokir nomor politikus itu.

“Ada yang WA saya, malah minta dapur. Saya jawab, eh kamu politikus bukannya bantu saya komunikasi soal keracunan, malah minta dapur. Langsung saya block, block, block!” ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (26/9/2025) dikutip dari Antara.

Peringatan untuk Politikus dan Jenderal

Nanik memperingatkan semua pihak, termasuk politikus dan pejabat tinggi, agar tidak coba-coba mengincar pengelolaan dapur MBG hanya demi keuntungan. Menurutnya, mengelola dapur program ini adalah pekerjaan serius yang menyangkut keselamatan anak-anak.

“Mau punya jenderal, mau punya siapa, kalau melanggar akan saya tutup. Saya enggak peduli, karena ini menyangkut nyawa manusia. Jangan main-main sama urusan kesehatan anak,” tegasnya.

40 Dapur Ditutup

BGN sendiri saat ini sedang menyelidiki penyebab maraknya kasus keracunan makanan MBG di sejumlah daerah. Dari hasil pemeriksaan per 26 September 2025, ditemukan 45 dapur tidak menjalankan SOP, dan 40 dapur langsung ditutup untuk waktu yang tidak ditentukan.

“Sampai sore hari ini, kami mencatat ada 45 dapur yang tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab insiden keamanan pangan. Dari jumlah itu, 40 dapur kami nyatakan ditutup sampai proses investigasi dan perbaikan selesai,” jelas Nanik.

Investigasi Melibatkan Polri dan BIN

Untuk memastikan akurasi dan transparansi, BGN menggandeng tim independen serta melibatkan aparat eksternal seperti Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam proses penyelidikan.

Nanik menegaskan, evaluasi menyeluruh akan terus dilakukan, dan tidak ada toleransi bagi pihak yang mengabaikan standar operasional program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini.

Topik
Komentar

Visited 1 times, 1 visit(s) today