Selasa, 11 November 2025 – 12:59 WIB
Wamenkeu, Suahasil Nazara. (Foto: Antara)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Masalah kepastian hukum masih menjadi kendala bagi investor untuk membangun bisnisnya di Indonesia. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan terobosan.
Pakar hukum dan pembangunan dari Universitas Airlangga (Unair), Hardjuno Wiwoho mengatakan, kendala kepastian hukum bagi masuknya investasi ke Indonesia, persoalan klasik yang tak pernah berhasil diatasi.
Menunjukkan betapa kuatnya kelompok yang tak menginginkan adanya kepastian hukum. Kelompok itu, tak ingin investasi mengalir deras yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Harus ada langkah konkret untuk memperkuat kepastian hukum sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi nasional. Saya kira, perlu dibentuk semacam komisi kepastian hukum untuk ekonomi, begitu. Untuk memastikan penegakan hukum tidak lagi menjadi hambatan bagi dunia usaha dan investasi,” papar Hardjuno, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Selama ini, kata kandidat doktor hukum dan pembangunan dari Universitas Airlangga (Unair) itu, kepastian hukum hanya sebatas wacana. Padahal, hukum harus menjadi fondasi ekonomi.
“Perlu langkah konkret, dengan membentuk Komisi Kepastian Hukum untuk ekonomi, sebagaimana Presiden Prabowo barus membentuk Komisi Reformasi Polri,” kata Hardjuno.
Anggota komisi itu, lanjutnya, sebaiknya bukan aparat penegak hukum aktif, melainkan ahli hukum yang diakui secara akademik dan moral, seperti tokoh-tokoh sekelas Romli Atmasasmita, Yusril Ihza Mahendra, dan Mahfud Md.
Usulan Hardjuno itu merupakan tindak lanjut dari pandangan Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra pekan lalu, yang menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi hanya bisa berjalan jika keadilan hukum ditegakkan.
Dia menilai pandangan tersebut harus segera ditindaklanjuti melalui pembentukan tim independen yang memiliki mandat reformasi hukum secara struktural dan menyeluruh.
“Kalau kita mau bersaing sebagai negara yang kondusif bagi investasi, harus ada langkah ini. Supaya investor merasa ada payung hukum. Yang sekarang tidak bisa, karena berantakan dan bisa dipelintir,” jelasnya.
Ia bahkan menyarankan agar anggota komisi juga melibatkan tokoh-tokoh internasional untuk memperkuat kredibilitas di mata dunia. “Masukkan saja tokoh seperti Ray Dalio atau figur ekonomi dari Jepang sebagai anggota kehormatan dan pimpinan BUMN sebagai salah satu ketua,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara mengatakan, pentingnya kepastian hukum dan ekonomi kondusif untuk menarik lebih banyak investasi masuk Indonesia.
“Akhirnya ya the majority adalah di investasi di dunia usaha dan di masyarakat, jadi yang paling penting adalah iklimnya. Keyakinan kepada iklim investasi, kepastian hukum, SDM-nya kita perbaiki lalu kemudian infrastrukturnya kita bangun.” kata Wamenkeu Suahasil di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Dia mengatakan, tugas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah untuk memastikan APBN 14 persen berjalan dengan baik. “Nah, tugas kami sebagian adalah APBN, kita pastikan APBN-nya yang tadi 14 persen itu berjalan dengan baik.” ucap Suahasil.
Untuk mewujudkan iklim investasi tersebut, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. Salah satu yang utama adalah kepastian hukum dan perizinan.
Sementara itu, Guru Besar Ekonomi Bisnis Unika Atma Jaya, Rosdiana Sijabat mengakui, kepastian hukum dan regulasi yang tumpang tindih, menjadi persoalan besar yang membuat investor itu berhitung untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
“Makanya perlu penguatan lembaga yang sudah ada untuk memperkuat kepastian hukum. Salah satu masalah terbesar investasi kita itu kepastian hukum yang kurang memadai, bisa kita lihat soal perizinan yang berbelit belit meskipun kita sudah punya online single submision (OSS),” tegasnya.