Analis Ekonomi Politik dari Fine Institute, Kusfiardi menilai, pergantian Menteri Keuangan merupakan kabar baik. Selama ini, kebijakan anggaran di bawah Sri Mulyani Indrawati dalam APBN 2025–2026, acapkali berlawanan dengan amanat konstitusi.
“Pasal 23 UUD 1945 menegaskan bahwa APBN harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, faktanya, malah berlawanan,” papar Kusfiardi di Jakarta, Senin (8/9/2025).
Dia bilang, politik anggaran di era Sri Mulyani, lebih menekankan stabilitas fiskal ketimbang pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Misalnya, pasal 28 H terkait hak kesehatan, pasal 28D terkait hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 33 terkait penguasaan cabang produksi untuk kemakmuran rakyat, dan pasal 34 terkait tanggung jawab negara atas fakir miskin dan anak terlantar, justru diabaikan.
Masih menurut catatan Kusfiardi, belanja sosial menyusut, subsidi dipangkas, sementara alokasi besar justru terserap ke sektor pertahanan dan proyek infrastruktur berskala besar. “Hal ini menimbulkan kesenjangan dengan mandat konstitusi yang jelas menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
Pengangkatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu, kata Kusfiardi, memberikan harapan baru. Bahwa politik anggaran di tangan Purbaya, bisa dikembalikan ke jalur konstitusi.
Dia bilang, kebijakan fiskal tidak boleh semata-mata dilihat sebagai angka defisit, target pertumbuhan, atau rating utang, tetapi juga sebagai instrumen utama negara untuk memenuhi amanat UUD 1945. “Yakni, memastikan kesejahteraan, keadilan, jaminan sosial, kesehatan, dan hak atas pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.
Sejatinya, keputusan mengganti Sri Mulyani cukup mengejutkan. Pasalnya, kinerja perempuan berparas ayu, kelahiran Bandar Lampung pada 26 Agustus 1962 itu, cukup moncer. Kalangan pebisnis dan pelaku pasar, cukup oke dengan kinerja Sri Mulyani.
Jam terbang sebagai Bendahara Negara, cukup tinggi. Pada 5 Desember 2005, Sri Mulyani dipilih sebagai menkeu untuk pertama kalinya. Selama menjabat, cukup banyak prestasi yang ditorehkan.
Pada 2006, dia dinobatkan sebagai menkeu terbaik di Asia oleh Emerging Markets Forum dalam Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura.
Dua tahun kemudian, Sri Mulyani ditetapkan sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia, versi majalah Forbes. Serta menjadi wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia, versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.
Pada 2008, Sri Mulyani ditunjuk Presiden SBY menjabat Plt Menko Perekonomian, menggantikan Boediono yang dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). Kemudian pada 1 Juni 2010, dia menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia, setelah sebelumnya mundur dari posisi menkeu.
Pada 27 Juli 2016, Presiden Jokowi menunjuk Sri Mulyani sebagai menkeu di Kabinet Kerja. Tepat pada Desember 2018, Sri Mulyani terpilih menjadi “Best Minister in the World” pada World Government Summit di Dubai. Pada Oktober 2018, Global Markets memilihnya sebagai Finance Minister of the Year-East Asia Pacific. Gelar tersebut diberikan saat berlangsungnya IMF-WOrld Bank Group Annual Meetings di Bali.
Ketika kepemimpinan berganti ke Presiden Prabowo, tetap menggunakan jasanya sebagai menkeu. Pada 8 September 2025, kariernya berakhir.