Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa tak mempersoalkan mahasiswa kembali berunjuk rasa, terkaitan penuntasan Tuntutan Rakyat 17+8. Menurutnya, penyampaian orasi adalah hal yang biasa.
“Demo kan biasa saja. Nanti kita lihat demo dari mahasiswa. Kalau memungkinkan kan biasanya BAM (Badan Aspirasi Masyarakat) kan setiap ada yang demo, dia selalu berusaha menemui para demonstran dan setelah itu dilaporkan kepada pimpinan,” kata Saan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).
Dia meminta, BAM perlu proaktif dalam menampung berbagai aspirasi masyarakat, tanpa menunggu adanya arahan dari pimpinan DPR.
“Kalau menurut saya BAM bisa proaktif ya, jadi proaktif menemui setiap masyarakat yang menyampaikan berbagai aspirasi, baik seperti demonstrasi maupun dalam bentuk hearing ke DPR, itu bisa proaktif,” tandasnya.
Sebagai informasi, Gedung DPR/MPR kembali menjadi sasaran aksi lanjutan demonstrasi mahasiswa hari ini, Selasa (9/9/2025). Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI dan UIN Jakarta menggelar unjuk rasa menagih janji pemerintah dan DPR terkait tuntutan 17+8.
Ratusan mahasiswa tiba di depan Gedung DPR/MPR sekitar jam 14.30 WIB, mereka berjalan kaki dari Gerbang Pemuda dan membuat lalu lintas di kawasan itu menumpuk.
Mereka mengajak semua masyarakat yang berada di sekitar lokasi untuk bersama-sama menagih janji terkait tuntutan masyarakat 17+8 yang sudah dilayangkan satu pekan lamanya.
Massa langsung berorasi setelah tiba di depan gerbang Gedung DPR/MPR, mereka menagih janji pemerintah dan DPR yang tak kunjung terealisasi.
Tuntutan 17+8 merupakan serangkaian tuntutan rakyat yang dibagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang yang digulirkan oleh BEM SI dan kelompok sipil. Beberapa poin penting antara lain:
1. Penarikan TNI dari pengamanan sipil (militerisasi kampus/pengamanan sipil).
2. Pembentukan tim investigasi independen untuk kasus kekerasan aparat.
3. Pembekuan kenaikan gaji/tunjangan DPR.
4. Penanganan PHK massal dan penjaminan upah layak.
5. Pengesahan RUU Perampasan Aset.
6. Penghapusan beban pajak bagi masyarakat kecil.
7. Evaluasi anggaran DPR dan audit BUMN.
8. Pembebasan demonstran yang ditahan.
Selain itu, juga penegakan HAM, reformasi polisi, transparansi dan pengembalian demokrasi.