Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, membuat gebrakan. Tak tanggung-tanggung, ia berencana mencairkan dana jumbo dari ‘tabungan pemerintah’ yang mengendap di Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA). Nilainya fantastis, mencapai Rp200 triliun. Tujuan utamanya jelas: menyuntikkan likuiditas ke perbankan dan memacu pertumbuhan ekonomi yang selama ini terasa lesu.
Langkah ini langsung mendapat sorotan dari para ekonom. Salah satunya Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian. Ia menyebut jurus Purbaya sebagai misi reflasi. Sebuah strategi di mana pemerintah secara terkoordinasi menggenjot tingkat perekonomian dan aggregate demand (permintaan agregat) ke level yang seharusnya.
“Purbaya adalah ‘Menteri Reflasi’. Kebijakan meningkatkan likuiditas perbankan adalah langkah yang telat, tapi sangat diperlukan,” ujar Fakhrul dalam keterangan resminya, Jumat (12/9/2025).
Menurut Fakhrul, selama ini ada kesalahan fatal dalam pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter. Pola lama yang terlalu terpaku pada dogma stabilitas ketimbang pertumbuhan, membuat ekonomi Indonesia jalan di tempat. Likuiditas kering, daya beli masyarakat melemah, dan mesin ekonomi tidak berputar.
“Beberapa tahun terakhir, ekonomi tumbuh, tapi tidak berputar. Ini menyebabkan banyak masyarakat yang tidak menikmati pertumbuhan ekonomi,” kritiknya.
Belanja Tepat Sasaran, Kunci Keberhasilan
Mencairkan dana saja tidak cukup. Fakhrul menekankan bahwa pemerintah harus segera merealisasikan dan meningkatkan kualitas belanjanya. Ia menyoroti program-program yang bisa memberikan hasil cepat (quick win), seperti MBG (Masyarakat Berdaya Guna) dan Koperasi Merah Putih, serta pembangunan rumah.
Selain itu, agar stimulus ini benar-benar tepat sasaran, Fakhrul berpendapat pemerintah harus meningkatkan insentif untuk rekrutmen pegawai baru, terutama di sektor padat karya.
“Pemerintah bisa memberikan bantuan kepada tenaga kerja lewat bantuan kepada perusahaan dengan membayar sebagian gaji dari pegawai baru. Ini diperlukan karena pengusaha saat ini juga sedang dalam fase bertahan,” jelasnya.
Belajar dari Sejarah, Jalan Menuju Kesuksesan
Fakhrul percaya, strategi reflasi ini bukan barang baru. Ia mencontohkan Amerika Serikat (AS) yang berhasil melaksanakannya di tahun 1930-an saat mengalami kemerosotan ekonomi. Jepang juga sukses dengan Abenomics, kebijakan serupa yang sukses menggenjot kembali perekonomian mereka.
“Jepang lewat Abenomics juga sukses melaksanakan reflasi. Ini dibutuhkan karena masalahnya ada di sisi permintaan ekonomi, bukan penawaran,” ujar Fakhrul.
Agar program ini sukses, komunikasi intensif antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan seluruh elemen pemerintah mutlak diperlukan. Reflasi hanya bisa berhasil dengan dorongan bersama. Ketika daya beli masyarakat membaik, pendapatan pajak dan stabilitas keuangan pun akan mengikuti.
“Saat ini, reflasi adalah kunci. Ketika rakyat merasakan perbaikan daya beli, pendapatan pajak, perekonomian dan kestabilan keuangan bisa dicapai,” tutup Fakhrul, optimistis.