Mungkin tak banyak yang tahu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa punya pengalaman sektor fiskal dan moneter yang cukup mumpuni saat krisis 1997-1998 dan 2010.
Wajar jika dia optimistis mampu membalikkan ekonomi bisa menjulang hingga di atas 5 persen. Saat krisis moneter 1997-1998, misalnya, dia menilai adanya kesalahan kebijakan yang cukup fatal. Sehingga, krisis yang dialami Indonesia lebih parah ketimbang Thailand atau Malaysia.
Karena, menurut dia, pemerintah saat itu, hanya berkutat kepada pengaturan suku bunga acuan tanpa melihat kepada sisi peredaran uang primer atau base money.
Pada 1997 ada kesalahan fatal, karena BI mengerek suku bunga hingga di atas 60 persen demi menjaga nilai tukar (kurs) rupiah. Apa yang terjadi, kita cetak uang (base money) tumbuh hingga 100 persen. Ini kacau balau.
“Kalau bunga tinggi menghancurkan sektor riil, uang banyak dikeluarkan untuk perkuat nilai tukar. Ini bukan karena ekonom kita bodoh, tapi karena kita belum pernah alami kondisi 1997-1998,” papar Purbaya di Jakarta, dikutip Sabtu (13/9/2025).
Menurut Purbaya, suku bunga dan peredaran uang primer (base money) bak dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. kesalahan yang sama terulang saat SBY berkuasa.
Kala itu, Purbaya sempat memberikan masukan kepada think tank SBY. Kala itu, perekonomian dilanda masalah besar. pada Desember 2008, tim ekonomi SBY menjalankan ‘bisik-bisik’ Purbaya dengan menurunkan suku bunga ketika rupiah sedang terkapar.
“Kalau mau jaga nilai tukar, ciptakan pertumbuhan ekonomi dengan menjaga likuiditas di sistem keuangan. Nah, edukasi 2008 dan 2009 itu, menurut saya sangat penting. Sayangnya sudah banyak yang lupa. Untung saya ingat,” pungkasnya.
Anggota Komisi XI DPR asal F-PDIP, Harris Turino masih belum yakin dengan kemampuan Purbaya dalam mendorong perekonomian bisa melenting di atas 5 persen. Dalam RAPBN 2026 saja, pertumbuhan ekonomi hanya ditarget melaju ke level 5,4 persen.
“Kita tahu, PHK masih banyak terjadi di tahun ini. Pengangguran walaupun turun ya, masih terasa di masyarakat. Angka kemiskinan walaupun turun, daya beli masyarakat masih susah, defisit APBN 2,48 persen itu harus dijaga ketat, utang jatuh tempo tahun ini cukup tinggi dan juga tekanan internasional juga belum terlalu positif,” ungkap Harris dalam raker perdana dengan Menkeu Purbaya di Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Namun demikian, Harris menyambut baik semangat Menkeu Purbaya. Diharapkan langkah yang dilakukan Menkeu Purbaya mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen, sesuai keinginan Presiden Prabowo.
“Harapannya memang demikian, akhirnya bisa 8 persen yang berkali-kali disampaikan Presiden Prabowo bisa tercapai. Kita pun sama, ke sana. Tapi persoalannya adalah target 2026 sebesar 5,4 persen. Kalau digeser ke 6 atau 7 persen, tentu ada parameter lain yang berubah. nah itu harus dijelaskan Pak Menkeu Purbaya,” kata Harris.