Berpotensi Raup Rp5.500 T, Ekonomi Bawah Tanah Bisa Jadi Solusi Tutup Utang Rp1.300 T

ilustrasi devisa atau pendapatan negara (Foto: Freepik)

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai pajak dari sektor ekonomi bawah tanah (underground economy) bisa menjadi solusi pemerintah untuk menambah penerimaan negara. Potensi tersebut penting dimanfaatkan guna menutup defisit anggaran tahun depan, seiring kewajiban membayar utang jumbo Rp1.300 triliun.

“Memajaki underground economy, low hanging fruit-nya salah satunya impor tekstil gelap, dan rokok ilegal,” kata Wijayanto saat dihubungi Inilah.com, Minggu (21/9/2025).

Menurutnya, persoalan ini sangat serius. Negara kehilangan potensi pajak, industri rusak akibat bersaing dengan produk ilegal tanpa pajak/cukai, dan daya beli masyarakat melemah karena pengeluaran yang tidak bermanfaat. Ia menekankan, Menteri Keuangan baru Purbaya Yudhi Sadewa harus memanfaatkan peluang ini.

“Menurut EY (Ernst & Young) Global, underground economy kita saat ini sudah mencapai sekitar 23,6% PDB (Produk Domestik Bruto) atau sekitar Rp5.500 triliun. Ini meliputi judol, pinjol ilegal, penyelundupan barang, rokok ilegal, narkoba, dan lainnya,” jelasnya.

Wijayanto juga menyoroti kerumitan kebijakan perpajakan di Indonesia. Khususnya, aplikasi Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan menyulitkan bagi pengguna.

“Salah satu tantangan Coretax adalah kebijakan pajak kita yang rumit, terlalu banyak diskresi. Kita perlu sederhanakan kebijakan pajak kita,” ucapnya.

Selain pajak sektor ekonomi bawah tanah, opsi lain yang bisa menjadi sumber penerimaan negara berasal dari keuntungan BUMN.

“Sebenarnya dividen BUMN, tetapi saat ini sudah di bawah Danantara,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa harus menanggung beban berat berupa warisan utang jumbo Rp1.300 triliun dari pendahulunya, Sri Mulyani, yang jatuh tempo tahun ini.

Dalam rapat kerja perdananya sebagai Menkeu, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, menyoroti kemampuan pemerintah, khususnya strategi Purbaya, dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang.

“Nah, saya terus terang bertanya-tanya terus Pak, ini apakah memang benar kita punya kemampuan bayar yang sound and clear untuk ini?” kata Harris dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Tak hanya itu, Harris juga mengingatkan rencana pemerintah menarik utang baru untuk menutup kebutuhan APBN 2026.

“Untuk tahun depan kira-kira seperti apa Pak? Jangan sampai terjadi default,” ujarnya menambahkan.

Nada serupa disampaikan Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra, Kamrussamad. Menurutnya, momentum pergantian Menkeu harus dimanfaatkan untuk menyusun strategi jangka menengah hingga panjang dalam manajemen utang negara.

“Kita mengetahui dalam postur APBN kita dari tahun ke tahun, ada beban utang yang begitu besar yang setiap tahun jatuh tempo. Ini adalah satu momentum yang tepat bagi menteri keuangan untuk menyusun strategi dan skenario terhadap pengurangan utang,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Purbaya menegaskan komitmennya menjaga pengelolaan fiskal tetap efektif.

“Dan utang yang sudah kita keluarkan itu betul-betul bermanfaat buat ekonomi,” ucapnya.

Sebagai catatan, tahun ini pemerintah menyiapkan Rp833,9 triliun untuk membayar pokok utang jatuh tempo dan Rp599,4 triliun untuk bunga. Sementara dalam RAPBN 2026, pemerintah kembali berencana menarik utang baru senilai Rp781 triliun.
 

Topik