Didapuk Jadi Bos Panja, Nasib Kementerian BUMN di Tangan Andre Rosiade

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. (Foto: andrerosiade.co)

Komisi VI DPR dan pemerintah sepakat untuk segera membentuk Panja guna membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait Revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN).

Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade pun ditugaskan sebagai Ketua Panja dengan target pembahasan tuntas sebelum masa persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 berakhir.

Panja RUU BUMN akan fokus membahas Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

“Alhamdulillah. Kami siap mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Tentu butuh dukungan semua pihak, baik dari DPR dan Pemerintah,” kata Andre Rosiade dalam keterangannya, Selasa (23/9/2025).

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membuka kemungkinan Kementerian BUMN akan diubah menjadi sebuah badan, seiring hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

“Ya lembaga kementeriannya (bisa diubah) karena kan sekarang fungsi kementerian BUMN kita sebagai regulator. Fungsi operasionalnya kan sudah lebih banyak dikerjakan oleh BPI Danantara. Ada kemungkinan kementeriannya mau kita turunkan statusnya menjadi badan. Ada kemungkinan seperti itu,” ucap Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).

Tapi keputusan final belum diambil. Penentuan nomenklatur baru Kementerian BUMN, masih menunggu pembahasan lebih lanjut dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN. “Tunggu pembahasannya. Sabar dulu,” kata dia.

Diketahui, Badan Legislasi DPR RI menyetujui RUU Perubahan Keempat atas UU BUMN untuk masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Dengan begitu, pembahasan revisi regulasi ini didorong bisa dirampungkan pada sisa waktu tahun ini.

Topik