Utangnya Gede, Penumpangnya Sepi: Kereta Whoosh yang Digagas Jokowi Bak Proyek ‘Kutukan’

Ilustrasi: Harga minyak mentah dunia bisa mempengaruhi pasokan BBM dalam negeri sehingga harganya juga mulai naik perlahan. (Foto: antara)

Anggota Komisi VI DPR, Imas Aan Ubudiah mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret dan transparan untuk menyelesaikan polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang sekarang bernama Kereta Whoosh.

Imas menilai, dinamika yang melingkupi proyek strategis nasional (PSN) di era Jokowi itu, kini mengarah kepada situasi yang memprihatinkan. Pembengkakan biaya, ketidakjelasan skema pembayaran, serta munculnya perdebatan lintas kementerian dan lembaga (K/L) terkait tanggung jawab keuangan, berpotensi mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia.

“Kereta cepat Whoosh, sejatinya merupakan simbol kemajuan teknologi yang tidak dimiliki banyak negara. Namun di balik ikon itu, ada tanggung jawab besar yang dipertaruhkan. Nama baik Indonesia dan kredibilitas ekonomi kita,” ujar Imas di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).

Menurut data publik, total biaya proyek kereta cepat membengkak dari estimasi awal sekitar US$6,07 miliar menjadi lebih dari US$7,2 miliar. Sebesar 75 persen dari biaya pembangunan itu, berasal dari utang CBD.

Dari total pembiayaan US$7,2 miliar, sebesar US$4,5 miliar berasal dari utang CDB. Termasuk beban bunga sebesar 2 persen per tahun, kini tengah dilakukan lobi untuk restrukturisasi. Untuk membayar bunganya saja, pemerintah harus siapkan Rp2 triliun per tahun.

“Pemerintah harus memastikan restrukturisasi utang dengan pihak China berjalan transparan dan profesional. Jangan sampai publik hanya tahu hasil akhirnya tanpa memahami proses, nilai, dan konsekuensinya terhadap keuangan negara,” tegas kader PKB itu.

Imas menyoroti, tingkat keterisian penumpang Kereta Whoosh yang jauh di bawah proyeksi awal. Kondisi ini, menurutnya, memperburuk beban keuangan proyek dan mengancam keberlanjutan operasional.

“Jika dari sisi manfaat sosial-ekonomi ternyata tidak lebih besar dibanding polemik dan beban yang ditimbulkan, pemerintah jangan sungkan mengambil langkah tegas. Negara tidak boleh dibiarkan terseret dalam beban proyek yang tidak efisien hanya demi gengsi,” ucap dia.

Lebih jauh, Imas mengingatkan agar pemerintah belajar dari pengalaman sejumlah negara lain yang terjerat masalah pembiayaan infrastruktur dengan China.

“Kita harus hati-hati. Banyak negara akhirnya terjebak dalam apa yang disebut debt trap diplomacy. Indonesia tidak boleh terperangkap dalam kedok investasi yang justru merugikan bangsa,” ujarnya.

Ia menegaskan penyelesaian masalah Whoosh harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.

DPR, kata dia, siap mendorong terbentuknya tim audit independen dan restrukturisasi resmi melalui Keputusan Presiden (Keppres) untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai tata kelola yang baik.

“Yang terpenting sekarang bukan saling lempar tanggung jawab, tapi memastikan solusi yang realistis dan terukur demi menjaga wajah Indonesia di masa depan,” pungkasnya.

Dugaan Mark Up

Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menyebut kuatnya dugaan korupsi dalam pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang kini bernama Kereta Whoosh.

“Untuk itu, auditor negara seperti BPK atau BPKP perlu melakukan audit proyek Kereta Whoosh. Karena menimbulkan beban keuangan yang begitu berat. Dan sekarang heboh di internal pemerintahan. Tapi kalau saya yakin ada yang tidak beres di proyek itu,” kata Anthony di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).

Berdasarkan perhitungan Anthony, biaya pembangunan Kereta Whoosh yang mencapai US$7,27 miliar atau setara Rp118,37 triliun (kurs Rp16.283/US$), termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,2 miliar, terlalu mahal.

Dia membandingkan biaya pembangunan kereta cepat di China berada di kisaran US$17 juta hingga US$30 juta per kilometer (km). Sedangkan biaya pembangunan Kereta Whoosh sekitar US$52 juta per km.

Asumsikan nilai tengah untuk biaya kereta cepat di China, misalnya US$25 juta per km, biaya pembangunan Kereta Whoosh yang rutenya 142,3 km itu, lebih mahal US$27 juta per km.

“Saya duga proyek Kereta Whoosh kemahalannya luar biasa, sekitar 40-50 persen dibanding biaya pembangunan kereta cepat di China. Tapi okelah, untuk membuktikannya, harus diaudit,” kata Anthony.

Karena mahal dan dibiayai 75 persen dari utang CDB, lanjut Anthony, pemerintah saat ini menjadi kelabakan. Gara-gara utang Kereta Whoosh, sempat menciptakan ketegangan antara Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa dengan CEO BPI Danantara Indonesia, Rosan P Roeslani. 
    
 

Topik