Kamis, 15 Januari 2026 – 13:07 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati. (Foto: Dok. DPR RI)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Kondisi ‘kesehatan’ kantong negara tengah menjadi sorotan tajam. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Desember 2025 tercatat melebar hingga Rp695,1 triliun. Angka ini setara dengan 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sebuah posisi yang nyaris menyentuh ‘garis merah’ atau batas aman 3 persen yang ditetapkan undang-undang.
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, langsung melayangkan peringatan keras kepada pemerintah, khususnya Menteri Keuangan Purbaya. Ia menekankan bahwa disiplin fiskal bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah badai ketidakpastian global.
“Defisit APBN 2025 memang masih sesuai ketentuan undang-undang karena di bawah 3 persen. Namun, angka 2,92 persen ini sangat dekat dengan batas maksimal. Ke depan, pemerintah harus memastikan defisit tetap terjaga agar kepercayaan publik tidak rontok,” tegas Anis di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Potret Realisasi APBN 2025: Pendapatan Loyo, Utang Meroket
Jika membedah data lebih dalam, potret keuangan negara sepanjang 2025 menunjukkan ketimpangan yang mengkhawatirkan. Dari sisi pundi-pundi negara, realisasi pendapatan negara hanya mampu menyentuh angka Rp2.756 triliun. Capaian ini hanya memenuhi 91,7 persen dari target awal sebesar Rp2.865 triliun, bahkan lebih rendah dibandingkan performa tahun 2024.
Berbanding terbalik dengan pendapatan yang lesu, syahwat belanja negara justru tetap kencang. Tercatat, realisasi belanja menembus Rp3.451 triliun atau sekitar 95,3 persen dari pagu yang disiapkan. Meski belum terserap 100 persen, angka belanja ini naik signifikan jika disandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.
Akibat jomplangnya pemasukan dan pengeluaran, pemerintah terpaksa menarik pembiayaan utang secara agresif. Realisasi pembiayaan anggaran melonjak hingga Rp744 triliun. Angka ini setara dengan 120 persen dari target awal yang hanya dipatok sebesar Rp662 triliun, sekaligus menjadi beban tambahan bagi ketahanan fiskal di masa depan.
Purbaya: “Daripada Ekonomi Morat-Marit”
Menanggapi kritik tersebut, Menkeu Purbaya pasang badan. Ia berdalih bahwa pelebaran defisit dari rencana awal 2,53 persen menjadi 2,92 persen adalah langkah sadar atau kebijakan countercyclical. Tujuannya, agar ekonomi nasional tetap ekspansif saat tekanan global sedang menggila.
“Saya buat defisit 0 persen juga bisa, tapi ekonomi bakal morat-marit. Ini adalah misi menjaga ekonomi tetap tumbuh di tengah tekanan yang tinggi,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa beberapa waktu lalu.
Namun, pembelaan tersebut tidak membuat DPR lantas luluh. Anis Byarwati mengingatkan bahwa pemerintah harus menyusun strategi yang lebih adaptif. Ia mendorong penguatan sektor perpajakan yang lebih adil dan efisien tanpa mencekik dunia usaha. Selain itu, rasio utang yang merangkak naik harus dipelototi agar tidak menjadi warisan beban fiskal yang pahit di masa depan.
“Belanja pemerintah harus fokus pada program prioritas yang berdampak langsung ke rakyat, bukan sekadar habis untuk birokrasi. Sinergi antara pemerintah dan DPR sangat krusial agar APBN tetap menjadi instrumen stabilisasi, bukan sumber masalah baru,” pungkas Anis.