Prabowo Didorong Benahi Sistem Politik, Demokrasi Harus Substansial Bukan Transaksional

Prabowo Didorong Benahi Sistem Politik, Demokrasi Harus Substansial Bukan Transaksional

Diana Medium.jpeg

Senin, 16 Februari 2026 – 02:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan P. Roeslani saat acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026). (Foto: Antara)

Presiden Prabowo Subianto didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan P. Roeslani saat acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026). (Foto: Antara)

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

+ Gabung

Sistem politik dinilai perlu dibereskan. Biaya mahal, kegaduhan, hingga praktik transaksional disebut harus dihentikan agar demokrasi tak sekadar jadi panggung.

“Mudah-mudahan beliau (Prabowo) akan mendorong parlemen untuk menata sistem politik yang tidak berbiaya tinggi, tidak menimbulkan kegaduhan, dan kebrutalan. Sehingga betul-betul kita jalan di alam demokrasi yang substansial, bukan demokrasi yang transaksional,” tutur Anggota MPR RI Bambang Soesatyo dalam peluncuran buku “Prabowo: Politik Akal Sehat Tanpa Panggung” di kawasan Senayan Park, Jakarta Pusat, Minggu (15/2/2026).

Dia meyakini, Presiden Prabowo Subianto bukan hanya fokus membenahi ekonomi, tetapi juga menyiapkan fondasi kepastian hukum yang lebih kuat. Ia menyebut presiden kerap menyinggung Pasal 33 ayat 1-5 UUD 1945 dalam setiap arah kebijakan.

“Maka, semua potensi-potensi yang dikuasai oleh orang-orang tertentu ditertibkan. Kalau mereka fair membayar pada negara, silakan dilanjutkan. Tapi kalau berhengki-pengki, ya hukumlah yang bicara,” ujarnya.

Isu kepastian hukum, lanjut dia, memang tak bisa disentuh tanpa risiko. Akan ada pihak yang merasa terusik.

“Bukan tanpa korban, pasti ada korban. Yang selama ini merasa bahagia dengan mengakali, menyiasati berbagai aturan perundang-undangan dan berhengki-pengki dengan mengambil kebijakan sehingga aman-aman saja, sementara kewajiban terhadap negara diabaikan,” jelasnya.

Ia menilai langkah penertiban itu bukan bentuk kekejaman, melainkan koreksi atas praktik lama yang merugikan negara dan rakyat.

“Itulah langkah beliau. Karena sesungguhnya pemimpin itu adalah merangkul bukan memukul. Kemudian memberi solusi dan bukan mencari sensasi. Membimbing bukan membidik, dan yang paling penting adalah pemimpin itu adalah menyayangi bukan merasa tersaingi,” pungkasnya.

Visited 10 times, 1 visit(s) today