Tidak salah perkiraan banyak kalangan yang menyebut perang Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS), berdampak ke banyak negara, termasuk Indonesia. Meski berjarak 12.000 kilometer, konflik di Timur Tengah itu cukup menakutkan negeri ini.
Semuanya bisa terjadi karena posisi Indonesia sebagai net importer minyak dan gas bumi dari Timteng. Apalagi di sana ada Selat Hormuz yang perannya sangat vital. Ketika selat yang menguasai 20 persen distribusi migas dunia itu diblokade, maka terganggu pula aliran migas dari Timteng.
Karena terganggu, pasokan tersumbat, berdampak kepada harga minyak dunia. Pada Jumat (3/4/2026), harga minyak Brent crude oil naik 7,78 persen, menuju US$109,03 per barel.
Pun demikian dengan West Texas Intermediate (WTI) yang melonjak 11,41 persen, mencapai US$111,54 per barel. Semua harga ini jauh di atas asumsi APBN 2026 sebesar US$70 per barel (Indonesia Crude Price/ICP).
Kondisi ini jelas membuka pintu selebar-lebarnya bagi terjadinya krisis energi yang mendalam. Jika tidak segera diatasi, bakal melebar menjadi krisis ekonomi. Apalagi nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS berada di atas level psikologis Rp17.000 per US$. Pokoknya, semua bikin ngeri.
Situasi yang tidak mengenakkan ini, membuat Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat mencari solusi, karena urusan energi kait-mengkait dengan banyak hal — mulai dari perkembangan harga barang dan jasa di dalam negeri hingga krisis energi itu sendiri.
Kini, sedikitnya tujuh negara di kawasan Asia terdampak serius, mulai dari Filipina, Vietnam, Thailand, Kamboja, Myanmar, Bangladesh, hingga Sri Lanka, yang mengalami krisis bahan bakar minyak (BBM). Kondisi ini jelas mengganggu mobilitas masyarakat di negara-negara tersebut.
Indonesia memang masih relatif aman. Namun, tidak bisa berleha-leha jika tidak ingin bernasib seperti tujuh negara tersebut. Apalagi kini harga minyak dunia sudah di atas US$100 per barel. Hal ini jelas menambah beban keuangan negara melalui lonjakan subsidi energi. Dalam APBN 2026, alokasi subsidi energi mencapai Rp210,1 triliun atau naik 14,52 persen dibandingkan outlook APBN 2025 sebesar Rp183,9 triliun.
Anggaran tersebut terbagi atas subsidi BBM dan LPG 3 kilogram (LPG melon) sebesar Rp105,4 triliun serta subsidi listrik sebesar Rp104,6 triliun. Besaran subsidi BBM dan LPG pada tahun ini naik 11,2 persen dibandingkan outlook 2025 sebesar Rp94,79 triliun. Sementara subsidi listrik meningkat 17,5 persen dari Rp89,07 triliun.
Lonjakan harga minyak dunia ini jelas bukan kesalahan pemerintah Indonesia, melainkan dampak dari konflik global yang membuat perekonomian banyak negara terpukul. Menyadari besarnya dampak tersebut, Presiden Prabowo mencanangkan langkah penghematan energi. Sejumlah strategi telah disiapkan, dengan fokus utama mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak.
Transformasi menuju energi hijau dinilai sebagai langkah krusial, baik untuk menekan subsidi maupun meringankan beban masyarakat. Salah satunya melalui peralihan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik.
“Semua motor akan kita konversi menjadi motor listrik. Semua mobil, truk, traktor bertenaga listrik. Jadi nanti orang kaya yang punya Lamborghini, Ferrari, silakan pakai bensin harga dunia. Mau 200 dolar AS, kita sudah bikin simulasi,” papar Prabowo melalui tayangan YouTube “Presiden Prabowo Menjawab!!”, dikutip Jumat (3/4/2026).
Prabowo juga telah menunjuk tim untuk melakukan kajian ilmiah terkait kendaraan listrik. Hasilnya menunjukkan efisiensi hingga 80 persen. “Kalau pakai listrik, pengeluarannya tinggal 20 persen, seperlima. Jadi ini game changer kita,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah berencana mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga mencapai kapasitas 100 gigawatt (GW). Hal ini dinilai cocok karena Indonesia merupakan negara tropis dengan sinar matahari melimpah, sekaligus untuk mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbahan bakar diesel.
“Kita masih punya pembangkit listrik tenaga diesel sebesar 13 GW. Ini yang akan kita tutup. Tidak boleh ada lagi listrik dari diesel karena terlalu mahal. Dalam waktu dekat, 13 GW bisa kita tiadakan. Very soon kita tidak pakai diesel untuk listrik,” tegasnya.
Sumber Kebocoran
Ekonom Senior Indef, Prof Didik J Rachbini mendukung langkah penghematan energi yang dijabarkan presiden. Menurut dia, kebijakan ini efektif untuk melindungi Indonesia dari ancaman krisis energi.
“Negara tetangga kita, Filipina, sudah mengalami krisis energi yang menyiksa rakyatnya. Momentum ini harus menjadi pemicu transformasi cepat dari energi minyak ke energi hijau,” ujarnya.
Didik menyebut, satu unit kendaraan listrik dapat memangkas beban subsidi energi hingga 85 persen. Oleh karena itu, percepatan elektrifikasi transportasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
“Percepatan elektrifikasi transportasi menjadi kunci menuju ketahanan energi dan penyelamatan fiskal,” tegasnya.
Studi Indef juga menunjukkan bahwa subsidi energi selama ini belum tepat sasaran. Konsumen BBM subsidi jenis Pertalite didominasi kelompok menengah ke atas sebesar 63 persen, sementara kelompok bawah hanya 37 persen.
Solusi Kendaraan Listrik
Pengamat otomotif dari ITB, Martinus Pasaribu, menilai kendaraan listrik merupakan solusi strategis untuk meredam dampak lonjakan harga minyak terhadap APBN.
Indonesia saat ini masih bergantung pada impor minyak, sekitar satu juta barel per hari, sementara kebutuhan domestik mencapai 1,6 juta barel dan produksi hanya sekitar 600 ribu barel per hari.
Biaya energi kendaraan listrik pun jauh lebih murah, yakni sekitar Rp300–Rp500 per kilometer, dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil yang bisa mencapai Rp1.000–Rp1.500 per kilometer. Artinya, potensi penghematan mencapai 60–70 persen.
“Diperkirakan, satu juta mobil listrik dapat menghemat sekitar 1,25 juta kiloliter BBM per tahun, sementara lima juta motor listrik bisa menghemat hingga 1,75 juta kiloliter,” kata Martinus.
Jika dikonversi, total penghematan mencapai sekitar 3 juta kiloliter BBM per tahun, setara dengan pengurangan impor minyak dalam jumlah besar. Dengan asumsi harga minyak global US$90–US$100 per barel, penghematan devisa diperkirakan mencapai Rp30 triliun–Rp40 triliun per tahun.
Fenomena menarik muncul saat mudik pada tahun ini: penggunaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) melompat lebih dari 400 persen ketimbang periode mudik tahun lalu, tepatnya 4,14 kali lipat.
Pertanda, masyarakat Indonesia mulai gandrung menggunakan mobil listrik. Kepercayaan mulai membaik. Tak perlu khawatir kehabisan listrik karena SPKLU semakin banyak.
“Lonjakan penggunaan SPKLU selama RAFI (Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah) menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik,” ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Jakarta, Kamis (2/4).
Rincian menunjukkan, frekuensi pengisian daya pada periode 12–31 Maret 2026 mencapai 303.234 transaksi, meningkat dari 73.161 transaksi pada periode sama tahun sebelumnya. Konsumsi listrik tercatat 7,16 juta kilowatt hour (kWh), meningkat dari 1,75 juta kWh pada 2025.
“Hal ini tidak lepas dari kesiapan infrastruktur dan layanan yang kami hadirkan secara optimal selama periode mudik,” ujar Darmawan.
Sejauh ini, PLN berkolaborasi dengan sejumlah mitra berhasil membangun 4.769 unit SPKLU di 3.097 titik di seluruh Indonesia. Rata-rata jarak antar SPKLU sekitar 22 kilometer. Khusus di jalur mudik utama Trans Sumatra, Jawa, dan Bali, PLN menyediakan 1.681 unit SPKLU di 994 titik, meningkat 70 persen dibanding Idul Fitri 2025.
Untuk mengantisipasi kebutuhan darurat, PLN juga menyiagakan 15 unit SPKLU mobile di titik strategis, terutama di area exit tol, yang didukung ribuan personel siaga.
Selain penambahan infrastruktur, PLN meningkatkan kualitas layanan melalui modernisasi teknologi pengisian daya. Beberapa SPKLU dengan tingkat penggunaan tinggi telah ditingkatkan dari standard charging menjadi fast charging hingga ultra fast charging, sehingga proses pengisian lebih cepat.
Subsidi Energi Jebol
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, menyebut alokasi subsidi energi dalam APBN 2026 ditetapkan Rp210 triliun.
Anggaran subsidi energi ini, sangat sensitif terhadap pergerakan harga minyak global. Karena, setiap kenaikan harga minyak dunia 1 dolar AS per barel, menambah beban fiskal (subsidi energi) sebesar Rp6 triliun–Rp7 triliun. Karena itu, peralihan ke kendaraan listrik diperlukan.
Rizal menyebut insentif kendaraan listrik dibutuhkan, tidak hanya untuk menjaga daya beli masyarakat tetapi juga sebagai strategi jangka menengah dalam mengurangi tekanan fiskal dan ketergantungan pada impor BBM.
“Dalam simulasi transisi energi, penggantian 1 juta kendaraan konvensional dengan kendaraan listrik berpotensi menghemat sekitar 13 juta barel minyak per tahun. Ini penghematan signifikan yang berdampak langsung terhadap keseimbangan energi nasional,” kata Rizal.
Data menunjukkan, sepanjang Januari–November 2025, penjualan kendaraan listrik mencapai 82 ribu unit. Atau setara 11–12 persen dari total pasar otomotif nasional. Pencapaian itu didorong berbagai insentif pemerintah.
Sayangnya, insentif kendaraan listrik berakhir pada Desember 2025. Tahun ini, belum ada kejelasan soal insentif tersebut. Bahkan, beberapa pabrikan telah mengoreksi harga mobil listrik karena tidak ada lagi insentif dari pemerintah.
Menurut Rizal, jika stimulus tidak dilanjutkan, Indonesia berpotensi kehilangan momentum dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik, terutama di segmen kelas menengah.
“Risiko perlambatan cukup nyata, khususnya setelah insentif fiskal berakhir pada 2025, yang menyebabkan harga kendaraan listrik lebih mahal dan daya beli masyarakat menyempit,” sebutnya.
Prediksi Harga Minyak
Analis komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan harga minyak dunia masih akan naik, bahkan berpotensi menembus US$125 per barel. Dalam jangka pendek, harga diperkirakan bergerak di rentang US$92,3–112,2 per barel. Sementara Brent diproyeksikan berada di kisaran US$110–116 per barel.
Mengutip CNBC pada Jumat (3/4/2026), harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak Mei naik lebih dari 11 persen, atau setara US$11,42 menjadi US$111,54 per barel. Minyak mentah Brent sebagai acuan internasional naik hampir 8 persen, atau setara US$7,87 menjadi US$109,03 per barel. Keduanya jauh dari harga minyak yang dipatok APBN 2026 sebesar US$70 per barel.
Kini, upaya penghematan energi melalui transisi ke energi bersih menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi. Tinggal bagaimana kebijakan itu dijalankan secara konsisten, sembari berharap tekanan harga minyak dunia tidak semakin memburuk.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menghitung bahwa setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel menambah beban subsidi energi hingga Rp9,4 triliun–Rp10 triliun.
Tambahan pendapatan negara dari sektor migas hanya berkisar Rp3 triliun–Rp4,1 triliun. Jika harga minyak mencapai US$90 per barel, tambahan beban APBN bisa menembus Rp106 triliun–Rp140 triliun. Angka yang cukup menyeramkan.
(ipe/clara)
Kini, pesannya: kebijakan harus tegas. Pemerintah perlu menjaga pasokan BBM subsidi dengan memperketat distribusi dan segera beralih ke energi listrik untuk meredam risiko global.