Tong Kosong Film Pesta Babi

Ilustrasi–Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, tokoh perempuan adat dari Suku Maind-Anim, Merake membuka ‘borok’ film dokumenter ‘Pesta Babi’ karya Dandhy Dwi Laksono serta Cipry Paju Dale. (Inilah.com/Lukman).

Orang bijak bilang: kebohongan hanya kalah dengan waktu yang terus berjalan. Seperti film dokumenter ‘Pesta Babi’, perlahan mulai terungkap ‘borok-boroknya’.

Hari-hari ini, narasi miring yang diglorifikasi film berdurasi 95 menit itu, mulai dipertanyakan banyak kalangan. Karena tak sesuai fakta di lapangan. Alias ‘tong kosong nyaring bunyinya’.

Saat pertama diperkenalkan ke hadapan publik, pada April lalu, peminatnya luar biasa. Usai menonton, banyak puja dan puji disematkan untuk film yang judul aslinya ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’, karya Dandhy Dwi Laksono serta Cipry Paju Dale itu.

Diputar di berbagai daerah, penontonnya membeludak. Membuat sang sutradara mengaku puas. “Ini adalah Aceh dengan jumlah penonton terbanyak sejauh ini,” kata Dandhy disambut tepuk tangan penonton saat diputar di Aceh, Kamis (14/5/2026).

Andai bukan film dokumenter, ‘Pesta Babi‘ bisa jadi masuk nominasi piala Citra dalam FFI (Festival Film Indonesia). Gambar, adegan serta teknologinya, okelah. Dan, sejumlah tokoh adat dilibatkan. Mengangkat budaya Papua yang mengundang decak kagum.

Sesuai judul, narasi yang dibangun adalah menyoroti program pembangunan di tanah Papua, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Mulai proyek ketahanan pangan, melalui program cetak sawah, ketahanan energi serta proyek-proyek infrastruktur.

Pokoknya, semuanya yang ada di Papua pada saat ini, dianggap salah. Karena  merusak lingkungan dan merugikan masyarakat lokal. Termasuk kehadiran Jhonlin Group, perusahaan milik pengusaha asal Kalimantan, H Samsudin Andi Arsyad yang akrab disapa Haji Isam, disorot.

Pun demikian dengan konglomerat, Martias Fangiono juga disorot. Karena memiliki jaringan bisnis sawit dengan konsesi luas di Papua. Membentang dari Sorong, Mappi hingga Merauke.

Padahal, membangun Papua menjadi lebih maju, perlu dana super jumbo. Untuk saat ini, keuangan negara belum memadai untuk sendirian mempermak wajah Papua.

Sehingga diputuskan untuk merangkul investor atau pengusaha nasional. Tentu saja, pengusaha yang dipilih adalah yang memiliki komitmen untuk membangun Merah Putih di bumi Papua. Bukan mereka yang sekadar mengejar cuan.

Namun, hingar-bingar pujian untuk film Pesta Babi terhenti pada akhir Mei lalu. Ketika itu, Yasinta Moiwend atau akrab disapa Mama Shinta atau Yasinta, membongkar jahatnya film tersebut.

Didampingi kuasa hukumnya, TS Hamonangan Daulay, dia melaporkan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Merauke, Johnny Teddy Wakum (JTW) serta Dandhy Dwi Laksono selaku sutradara film Pesta Babi. Laporannya terdaftar bernomor LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro.  

Dengan nada bergetar, Mama Shinta mengaku sakit hati karena dilibatkan dalam film ‘Pesta Babi’, tanpa izin. Dia baru sadar setelah film tersebut sudah beredar luas, bahkan viral di media sosial (medsos).

“Saya sakit hati, kecewa sekali! Tanpa izin dari saya, tanpa pembicaraan. Itu penjahat, itu mereka! Saya punya wajah di mana-mana, mereka putar film itu, saya sakit hati,” tegas Mama Sinta.

Dibeberkan Mama Sinta, pertama kali tahu wajahnya masuk film ‘Pesta Babi’, pada 8 April 2026. Kala itu, dia dihubungi seseorang bernama Tigor, diajak untuk datang ke pemutaran film Pesta Babi di retret susteran Maranatha-Waena di Jayapura, Papua.

Dia pun tertarik karena dianggapnya ada acara pemotongan babi yang sebenarnya. Selanjutnya, Yasinta diajak ke sebuah aula gereja untuk menonton film Pesta Babi. Film yang kini membuatnya merasa tertipu karena mengeksploitasinya tanpa izin.

“Pada saat itu, saya tahunya mau potong babi betulan. Ternyata diputarkan film itu. Nah, di situ ada wajah saya ditampilkan, di depan banyak orang tanpa izin dari saya,” tutur Mama Sinta.

Berkali-kali Mama Sinta mengungkapkan rasa kecewa dan merasa dibohongi. “Kenapa wajah saya bisa dibawa ke mana-mana lewat film itu? Apa saya ini boneka? Apa saya patung Asmat yang sudah diukir? Orang Papua bilang itu patung Asmat, ukiran itu. Saya bukan ukiran Asmat,” tegasnya.

Mama Sinta yang merupakan tokoh Suku Malind Anim di Merauke, merupakan salah satu pemeran film tersebut saja dibohongi. Apalagi penonton yang jumlahnya ribuan atau bahkan jutaan.  

Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti (Usakti), Trubus Rahardiansyah menyebut, pelaporan Mama Sinta ini, seolah pembuka kotak pandora film Pesta Babi. Seolah berbagai kepalsuan di film tersebut mulai terbongkar.  

“Yang kedua saksi seorang emak-emak yang lapor ke Polda Metro itu kan ada tuh, yang ke Bareskrim yang emak-emak yang namanya di ini dipakai dalam film tapi kenyataannya dia omongannya dipelintir kan itu lapor ke Bareskrim kan iya,” ujarnya.

Trubus menilai laporan Mama Sinta menjadi salah satu indikasi bahwa sebagian informasi yang ditampilkan dalam film perlu diverifikasi lebih lanjut.

“Nah, itu kan mengindikasikan bahwa apa yang di dalam film itu jauh dari realita sehingga ini yang menurut saya memang ada baiknya film itu dievaluasi dulu sementara tidak membuat berita-berita yang ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Trubus juga mempertanyakan sumber pendanaan film tersebut dan menduga ada kemungkinan pihak tertentu memanfaatkan isu Papua untuk membentuk opini publik.

“Jadi ini sebenarnya film ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk ini, memecah belah jadinya. Iya, memecah belah, mengadu domba masyarakat,” ucapnya.

Meski demikian, ia meminta publik menyikapi film tersebut secara kritis dan tidak mudah terprovokasi. Trubus juga berharap publik bisa mengetahui fakta di lapangan daripada hanya mengandalkan film yang belum terverifikasi kebenarannya.

“Jadi cerdas itu tidak terprovokasi, bahwa itu hanyalah film yang menggambarkan kondisi di sana, tidak semuanya salah juga enggak. Dan itu bagian dari kreativitas inovasi anak bangsa,” tuturnya.

Mengapa Hanya Papua?

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman pun tertarik untuk memberikan data dan fakta terkait program ketahanan pangan di Papua yang menjadi sorotan film Pesta Babi.

Narasi dalam film tersebut, telah menutupi fakta besar tentang upaya pemerintah membangun ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi lahan dan peningkatan produksi pangan di berbagai daerah.

“Kenapa yang dibahas hanya Merauke? Kenapa tidak Sumatera Selatan yang kami buka ratusan ribu hektare? Atau Kalimantan Selatan yang rawa-rawanya kami sulap jadi lahan pertanian produktif. Demikian pula Aceh, dan Sulawesi Selatan,” kata Amran saat mengisi Kuliah Umum di Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (4/6).

Program pengembangan lahan yang dijalankan Kementerian Pertanian (Kementan) di Merauke, Papua, merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Lahan yang dibangun bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan untuk petani dan masyarakat sekitar.

“Kami bangun optimalisasi lahan, menyediakan irigasi, menyerahkan alat dan mesin pertanian, serta meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat. Traktor kami berikan gratis untuk petani, alsintan kami siapkan, irigasi kami bangun. Semua untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Tak Ada Deforestasi

Pernyataan sutradara film dokumenter ‘Pesta Babi’, Dandhy Laksono yang menyebut proyek ketahanan pangan di Papua melibas hutan hingga seluas 2,5 juta hektare, viral di media sosial (medsos).

Mungkin karena judulnya heboh. Bahwa operasi pembalakan hutan atau deforestasi untuk PSN di Papua, adalah yang terluas di dunia. Namun belakangan informasi itu dinilai salah besar.  

Aktivitas pembukaan lahan yang saat ini berjalan, masih sangat terbatas. Diperkirakan hanya sekitar 15 ribu hektare, dan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, panel surya, kilang minyak, hingga fasilitas penyimpanan (cold storage).

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono lewat media sosial (medsos), menerangkan bahwa kritik terhadap PSN di Papua lewat film Pesta Babi, tidaklah benar. Misalnya saja untuk program cetak sawah, dilakukan di rawa karena memiliki cadangan air di bagian bawah.  

Selain itu, kata Mas Dar, sapaan akrab Sudaryono, pencetakan sawah baru tidak bisa langsung menghasilkan lahan produktif, seperti membalikkan telapak tangan. Namun dibutuhkan proses, mulai dari penataan lahan hingga pengelolaan sumber air, sebelum lahan tersebut bisa ditanami secara optimal.

Program cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa di Kalimantan Tengah, misalnya, luas areanya mencapai 51.000 hektare. Kawasan itu adalah rawa yang tidak bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Kini berubah total, karena lahannya sudah bisa ditanami.

Ia juga menyinggung proyek cetak sawah di Wanam, Papua Selatan yang juga rawa. Bukan hutan digunduli kemudian dijadikan sawah atau ladang. Di rawa Wanam, memiliki ketersediaan air yang melimpah. Sehingga cocok untuk pengembangan pertanian.

“Daerah berawa kalaupun ada pohon, pohonnya itu kecil-kecil, gitu loh. Jadi memang menanam padi itu yang susah bukan bibitnya,” ujarnya menambahkan.

Masih kata Mas Dar, tantangan utama dalam budidaya padi bukan terletak pada ketersediaan bibit, pupuk maupun pestisida, melainkan keberadaan air yang cukup. “Bibit bisa kita ciptakan, pupuk bisa kita ciptakan, air itu tidak bisa kita ciptakan, hanya bisa kita kelola,” jelas Sudaryono.

Hal yang dilakukan Kementan di wilayah Kurik, Merauke. Rawa disulap menjadi area persawahan. Seiring waktu, produktivitas lahan tersebut terus meningkat.

“Dulunya rawa. Nah ini kemudian kita cetak sawah. Tadinya orang tidak bersawah di situ jadi bersawah. Dulu hanya sekali musim tanam, kini bisa tiga kali dalam setahun,” bebernya.

Dengan peningkatan frekuensi panen artinya produksi padi pun naik. Semakin banyaklah warga Papua yang tertarik untuk bertani. Kehidupan warga lokal pun menjadi semakin sejahtera.

Dari paparan itu, sulit dipercaya bahwa program cetak sawah adalah biang kerok kerusakan hutan. Karena itu tadi, lahan yang layak dijadikan areal pertanian adalah rawa. Artinya, bukan hutan ditebang untuk disulap jadi sawah. Kalau begitu ceritanya, ya, tidak ada hutan yang dihancurkan saat menjalankan program cetak sawah.

Narasi Dusta

Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti (Usakti), Trubus Rahardiansyah mengaku tak percaya dengan narasi yang dikembangkan dalam film Pesta Babi.

Karena, isi film Pesta Babi belum bisa dianggap mewakili aspirasi masyarakat Papua, secara keseluruhan. Apalagi, suku di Papua berjumlah ratusan. Posisi film tersebut justru membahayakan bagi keutuhan NKRI.

Lantaran menyajikan berbagai informasi yang tak sesuai fakta di lapangan, sehingga berpotensi menyesatkan publik.  

“Iya, berarti apa namanya tuh, terjadi informasi yang menyesatkan kan. Karena, tidak sesuai fakta, toh. Ini mirip film Dirty Vote, pembuatnya sama sih. Lebih kepada memanipulasi informasi dengan cerita film,” kata Trubus kepada Inilah.com, Jumat (5/6/2026).

Pernyataan itu disampaikan Trubus saat dimintai tanggapan terkait sejumlah narasi dalam film tersebut yang menyebut proyek pangan di Papua telah membuka hutan seluas 2,5 juta hektare, menggunakan 2.000 ekskavator, serta memicu berbagai dampak sosial, termasuk eksodus warga.

Dia sangat menyayangkan narasi kebencian yang tercermin dari film tersebut, terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Ketahanan Pangan di Papua. Termasuk sejumlah pengusaha yang tertarik untuk membangun bumi Papua dari keterbelakangan.

Saat ini, tingkat kemiskinan di Papua di atas angka rata-rata nasional 8,25 persen. Saat ini, provinsi di Papua yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi adalah, Papua Pegunungan sebesar 27,21 persen, Papua Tengah 29 persen, Papua Barat 19,58 persen, dan Papua Selatan 19,26 persen.

Namun demikian, kata Trubus, seluruh anak bangsa seharusnya memberikan dukungan atau sumbangsih riil terhadap program-program pembangunan pemerintah yang memang diperlukan masyarakat. Bukan malah menghembuskan narasi atau isu kental ‘proyek kritik’ pemerintah yang tak dilandasi fakta dan data di lapangan.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, banyak narasi yang digulirkan film Pesta Babi, tidak sesuai dengan kondisi nyata. Aktivitas pembukaan lahan hingga saat ini, masih terbatas. Hanya sekitar 15.000 hektare, dan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, panel surya, kilang minyak, hingga fasilitas penyimpanan (cold storage).

Sedangkan luas kawasan PSN Wanam juga tidak sebesar yang dinarasikan film Pesta Babi. Sehingga muncul persepsi bahwa PSN Wanam ‘menumbalkan’ 2,5 juta hektare hutan. Total luas PSN Wanam sekitar 1 juta hektare, itu pun tidak berada di kawasan hutan dan belum tergarap semuanya. Untuk program cetak sawah, memanfaatkan lahan berbentuk rawa-rawa.

Pun demikian isu eksodus warga hingga 170.000 orang, tidak ditemukan di lapangan. Warga Wanam yang ditemui, memastikan tidak ada perpindahan massal seperti yang dituduhkan Film Pesta Babi.

Sementara isu pengerahan alat berat, realisasi di lapangan hanya terlihat puluhan. Bisa jadi jika diakumulasi, jumlahnya hanya ratusan unit.

Hingar-bingar narasi negatif PSN yang terus didengungkan Film Pesta Babi, tak membuat warga Wanam terpengaruh. Mereka justru menimba banyak manfaat dari PSN Wanam. Menumbuhkan optimistis mereka akan masa depan tanah Papua.

Inosensio Sigipse, petani yang 10 tahun menetap di Wanam, mengakui manfaat PSN Wanam. Misalnya, pembangunan infrastruktur membuat Wanam tidak terisolir lagi. Nantinya, berbagai hasil bumi bisa dijual ke daerah lain yang menghidupkan perekonomian setempat.

“Kalau ada pembangunan, mungkin bisa bangun perumahan dan jalan. Supaya kita jual hasil tani lebih gampang,” kata pria yang akrab disapa Papa Inos itu, di Wanam, Kamis (4/6/2026).

Ia menggambarkan, kondisi ekonomi warga yang masih sulit di masa dulu. Karena, hasil pertanian tidak terserap pasar. Sehingga, kehadiran proyek infrastruktur di Wanam memberikan harapan baru bagi masyarakat. “Selain itu, ada pekerjaan di sana, warga yang nganggur bisa kerja juga,” ujar dia.

Hal senada disampaikan Kleopas Mause, seorang guru sekaligus Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) di Wanam. Ia menegaskan, masyarakat sejak awal menerima kehadiran PSN karena dinilai membawa perubahan, meski belum sepenuhnya merata. “Sekarang masyarakat sudah mulai terlibat kerja. Memang belum 100 persen, tapi sudah ada perubahan,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti kebutuhan mendesak masyarakat terhadap infrastruktur dasar. “Masyarakat masih jalan kaki bawa hasil ke perusahaan. Harapannya ada jalan yang layak sampai kampung, supaya hidup bisa lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Laurentius Gali Blagaise, tokoh dusun setempat, menilai pembangunan memberikan dampak positif, meski di awal sempat menimbulkan kekhawatiran. “Kalau saya lihat perubahan ini sudah bagus sekali. Masyarakat lokal juga sudah ada yang ikut kerja,” ungkap Papa Lau.

Ia mengakui masih ada warga yang belum terserap tenaga kerja, namun peluang ke depan dinilai tetap terbuka. “Masih banyak anak muda yang mau kerja. Harapannya bisa mengurangi pengangguran,” tambahnya. (Vonita B, Wahyu P, M Zhacky)