Masalah perlintasan sebidang yang mengkhawatirkan dari sisi keamanan transportasi kereta api (KA), adalah masalah klasik yang tak pernah selesai sejak dulu.
Hingga terjadi tabrakan KRL dengan Kereta Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat (Jabar), pada 27 April 2026, pemicunya, ya itu tadi, perlintasan sebidang. Akibat kecelakaan itu, 16 penumpang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka.
Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno, mengusulkan agar seluruh perlintasan sebidang ditutup. Langkah ideal demi meningkatkan keselamatan transportasi, mendukung kelancaran perjalanan kereta api, serta mendorong terciptanya sistem transportasi yang lebih tertib dan aman.
“Menutup seluruh perlintasan sebidang secara serentak di Jakarta khususnya dan Bodetabek pada umumnya memang solusi ideal untuk keselamatan perjalanan KA (kereta api),” kata Djoko di Jakarta, Minggu (14/6/2026).
Ia menilai, langkah PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang tengah mempercepat penutupan sejumlah perlintasan sebidang melakukan upaya strategis untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.
Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari penataan sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.
Namun, Djoko yang juga akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, menekankan implementasi kebijakan tersebut menghadapi sejumlah tantangan teknis dan sosial yang perlu diantisipasi agar tujuan peningkatan keselamatan dapat berjalan seiring dengan kelancaran aktivitas masyarakat.
Tantangan pertama berkaitan dengan pengalihan arus lalu lintas ke ruas jalan lain karena penutupan perlintasan dapat mengubah pola pergerakan kendaraan yang selama ini memanfaatkan akses tersebut.
Apabila penutupan dilakukan tanpa dukungan pembangunan jalan tidak sebidang (flyover/underpass) yang memadai, potensi peningkatan kepadatan kendaraan di sejumlah koridor utama perlu menjadi perhatian dalam perencanaan transportasi.
Tantangan berikutnya adalah menjaga konektivitas antarwilayah, mengingat sejumlah perlintasan selama ini berfungsi sebagai penghubung penting bagi permukiman, pusat kegiatan ekonomi, dan layanan masyarakat.
Karena itu, penyediaan akses pengganti yang memadai menjadi faktor penting agar mobilitas warga tetap lancar serta aktivitas usaha kecil dan perdagangan lokal dapat terus berjalan optimal.
Djoko juga menyoroti keterbatasan ruang di kawasan perkotaan padat, terutama di Jakarta dan sekitarnya, yang menjadi tantangan dalam pembangunan flyover maupun underpass pengganti perlintasan sebidang.
Selain aspek teknis, kebutuhan anggaran yang besar untuk membangun infrastruktur tidak sebidang memerlukan perencanaan bertahap dan penentuan prioritas berdasarkan tingkat urgensi serta manfaat keselamatan.
Ia menambahkan, akses kendaraan darurat, distribusi logistik, dan penerimaan masyarakat perlu menjadi bagian dari perencanaan agar kebijakan penutupan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Menurut Djoko, keselamatan transportasi harus menjadi prioritas nasional dengan dukungan anggaran yang memadai, sehingga penutupan perlintasan tidak hanya meningkatkan keamanan tetapi juga memperkuat konektivitas masyarakat.
“Keselamatan memang tidak bisa ditawar, namun implementasinya di lapangan menuntut kearifan dalam melihat dampaknya bagi masyarakat luas. Menutup perlintasan bukan sekadar memasang pagar, melainkan menata ulang konektivitas tanpa mematikan ruang hidup warga,” kata Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).
Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero/KAI), Bobby Rasyidin menyatakan, sebanyak 119 perlintasan sebidang prioritas, saat ini, telah ditutup. Sisanya yang 490 perlintasan liar, terus ditangani guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api.
“Hingga 4 Juni 2026, KAI bersama berbagai pemangku kepentingan telah menutup 119 dari 172 perlintasan sebidang prioritas yang menjadi target penanganan nasional tahun ini,” kata Bobby di Jakarta, Jumat (12/6).
Dia menyampaikan, peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang menjadi salah satu fokus utama KAI.
Selain itu, KAI juga mempercepat penanganan 490 perlintasan liar serta memulai penguatan fasilitas keselamatan pada 1.148 lokasi aktif yang tersebar di seluruh wilayah operasi.
Bobby juga mengaku pihaknya telah melaporkan upaya peningkatan keselamatan di jalur kereta api kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.