Fenomena Mati Listrik Bergilir, Komisi VI DPR Curiga Ada Pembiaran dari PLN

Suasana pemadaman listrik saat peringatan Hari Lingkungan Hidup di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Sabtu (14/6/2025). (Foto: Antara/Dhemas Reviyanto)

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam meminta agar pemerintah dan PT PLN (Persero) memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai peristiwa pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Dia menduga adanya pembiaran dari pihak PLN atas peristiwa tersebut.

“Sengaja ada pembiaran dari Pemerintah dan PLN. Masyarakat sudah teriak-teriak tapi keresahannya diabaikan. Kalau seperti ini, rakyat akan melihat Pemerintah semakin semena-mena karena tidak mau mendengar kesulitan mereka,” ujar Mufti, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Dia pun meminta Pemerintah betul-betul melihat kebutuhan rakyat. Mufti mengingatkan, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa transformasi BUMN tidak hanya diukur dari capaian bisnis saja.

“Tapi juga dari kemampuan menghadirkan layanan yang andal bagi masyarakat, termasuk PLN,” kata dia.

Di tengah meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan listrik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan publik, Mufti berpandangan gangguan pasokan yang berlangsung berulang akan langsung memengaruhi persepsi publik terhadap kualitas pelayanan dasar yang diberikan Negara.

“Harga listrik semakin naik tapi di satu sisi pelayanan PLN seperti ini. Sebagai satu-satunya pemegang pelayanan listrik negara, PLN seharusnya bisa memberi jaminan kepuasan kepada masyarakat,” jelas Mufti.

“Jangan karena tidak ada saingan, maka kemudian suka-suka dalam memberikan pelayanan. Masyarakat itu bayar lho untuk mendapatkan pelayanan listrik,” sambungnya.

Mufti menegaskan, Pemerintah dan PLN harus segera mencari solusi atas fenomena byarpet yang terjadi ini.

“Tindak lanjut yang riilnya seperti apa? Masyarakat tidak butuh penjelasan yang teoritis, mereka butuh jaminan agar tidak lagi ada pemadaman listrik bergilir,” tegas Mufti.

Dari kaca mata Komisi VI DPR, Mufti mengatakan ukuran keberhasilan dalam sektor ketenagalistrikan yang paling mudah dibaca publik bukanlah soal laporan kinerja korporasi melainkan apakah listrik tersedia secara stabil ketika dibutuhkan masyarakat.

Akibat pemadaman listrik bergilir, tak sedikit pula warga yang akhirnya memilih ‘mengungsi’ ke hotel atau pusat hiburan demi memperoleh akses listrik. Mufti menilai, kondisi seperti ini memperberat beban masyarakat.

“Padahal masyarakat baru saja menghadapi kenaikan harga BBM yang berdampak terhadap kenaikan harga-harga komoditas lainnya,” tuturnya.