Ekonom senior INDEF Prof Didik J. Rachbini menilai kebijakan ekonomi Indonesia masih terlalu berorientasi ke dalam negeri (inward looking), sehingga sulit mendorong pertumbuhan ekonomi ke level 7-8 persen seperti yang dicapai Vietnam.
Menurut Didik, pemerintah perlu mengubah orientasi kebijakan menjadi lebih terbuka terhadap sektor luar negeri (outward looking) dengan menjadikan ekspor, investasi asing, dan integrasi dengan rantai pasok global sebagai bagian penting dari mesin pertumbuhan ekonomi.
Pandangan tersebut disampaikan Didik dalam rilis bertajuk “Sektor Luar Negeri Diabaikan” pada 9 Agustus 2026. Rilis itu disampaikan sebagai tanggapan terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal III sekaligus refleksi momentum Agustus.
Rektor Universitas Paramadina serta Guru Besar di bidang ekonomi politik tersebut menilai berbagai kebijakan ekonomi selama ini terlalu berfokus pada dinamika ekonomi domestik. Menurutnya, pendekatan tersebut memang masih mampu menjaga pertumbuhan sekitar 5 persen, tetapi tidak cukup untuk membawa Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih tinggi.
“Kelemahan, kekurangan atau bahkan kesalahan kebijakan ekonomi terkait upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi utamanya hanya satu yakni mengabaikan sektor luar negeri,” tulis Didik dalam rilis pers yang diterima inilah.com. Minggu (9/8).
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Vietnam yang disebut mampu mencatat pertumbuhan ekonomi tahunan hingga 8,3 persen. Menurut Didik, Indonesia sulit menyamai capaian tersebut apabila hanya mengandalkan sumber daya dan pasar domestik.
Didik mengatakan perubahan menuju kebijakan outward looking dapat membuka ruang lebih besar bagi investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) sekaligus mendorong pertumbuhan investasi dalam negeri.
Menurutnya, hal tersebut perlu didukung sistem insentif yang tepat, infrastruktur yang memadai, serta birokrasi yang ramah dan efisien. Dengan kebijakan berorientasi ekspor, sektor industri nasional juga dinilai memiliki peluang berkembang lebih kuat dengan memanfaatkan sumber daya domestik melalui industri berbasis sumber daya (resource based industry).
“Untuk menuju pertumbuhan 7-8 persen seperti Vietnam, perubahan orientasi kebijakan ekonomi dari inward looking menjadi outward looking mutlak harus dilakukan,” ujar Didik.
Ekspor Dinilai Belum Jadi Mesin Utama Pertumbuhan
Didik mengakui Indonesia tidak sepenuhnya mengabaikan sektor luar negeri. Aktivitas ekspor, investasi asing, dan hilirisasi tetap berjalan. Namun, menurut dia, sektor luar negeri belum ditempatkan sebagai mesin utama transformasi struktural dan industrialisasi.
Ia menilai kebijakan ekonomi masih relatif berorientasi pada pasar domestik, substitusi impor, penguasaan sumber daya, serta konsumsi dalam negeri.
Karena itu, Didik mendorong perubahan arah kebijakan agar industri Indonesia lebih agresif menembus pasar internasional dan memiliki daya saing global.
“Karena itu harus diubah menjadi kebijakan sebaliknya, yang menetrasi pasar internasional dengan daya saing industri yang kuat, orientasi ekspor, memanfaatkan investasi dan supply chains global,” katanya.
Menurut Didik, pasar domestik yang besar memang menjadi modal penting bagi Indonesia. Namun, besarnya jumlah penduduk dan konsumsi domestik tidak cukup untuk membangun industri nasional yang mampu bersaing di tingkat dunia.
Ia menilai pelaku usaha Indonesia perlu didorong untuk naik kelas dengan mendapatkan kesempatan sekaligus tekanan untuk bersaing di pasar global.
“Di sinilah kebijakan outward looking menjadi penting karena bisa mendorong Indonesia eksis dalam persaingan global dengan harapan bisa memperoleh devisa yang besar,” ujarnya.
Didik Ingatkan Belanja Pemerintah Tak Bisa Jadi Andalan
Didik juga menilai belanja pemerintah tidak dapat dijadikan mesin utama untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Menurutnya, belanja pemerintah selama ini lebih berfungsi sebagai penyangga agar pertumbuhan ekonomi tidak jatuh di bawah 5 persen. Kondisi fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran juga dinilai membuat strategi tersebut sulit dipertahankan dalam jangka panjang.
“Belanja pemerintah tidak bisa diandalkan untuk pertumbuhan tinggi,” tegasnya.
Di sisi lain, Didik menilai konsumsi masyarakat juga semakin sulit menjadi sumber pertumbuhan utama. Ia menyoroti kondisi kelas menengah yang menurutnya telah mengalami tekanan dan mengalami penurunan jumlah.
Didik kemudian mengingatkan Indonesia pernah menerapkan strategi outward looking pada dekade 1980-an dengan mendorong investasi dan industri berorientasi ekspor.
Menurut dia, kebijakan tersebut pernah menghasilkan pertumbuhan ekonomi 7-8 persen selama dua dekade. Karena itu, pemerintah dinilai dapat mempelajari kembali kebijakan yang pernah diterapkan tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
“Jadi pemerintah cukup mengulangi kebijakan yang pernah berhasil mengangkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tiga dekade lalu,” kata Didik.
Ia menilai perubahan orientasi kebijakan ekonomi menjadi penting jika pemerintah ingin mencapai pertumbuhan 7-8 persen. Tanpa perubahan tersebut, Indonesia dinilai harus puas dengan pertumbuhan moderat sekitar 5 persen atau bahkan lebih rendah.