Jumat, 19 September 2025 – 06:35 WIB
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/9/2025). (Foto: Inilah.com/Vonita).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah melakukan pelanggaran etika berat usai muncul dalam foto yang memperlihatkan dirinya bermain domino bersama Aziz Wellang, mantan tersangka kasus pembalakan liar.
Iwan menilai, tindakan tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat setingkat menteri, terlebih yang membidangi kehutanan.
“Menhut Raja Juli sudah beberapa kali membuat polemik dan kegaduhan, kinerjanya juga tidak memuaskan. Yang teranyar adalah main domino sama eks tersangka pembalakan liar, itu menurut saya sudah pelanggaran etika berat sebagai seorang menteri,” tegas Iwan kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Ia mempertanyakan bagaimana mungkin Menteri Kehutanan tidak mengenali seseorang yang pernah terlibat dalam kasus yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsinya.
“Hal ini pun menimbulkan spekulasi ada hubungan apa menhut dengan pengusaha yang melakukan pembalakan liar?,” ungkapnya.
Selain Raja Juli, Iwan juga menyoroti kinerja beberapa menteri lainnya yang menurutnya perlu dievaluasi dalam reshuffle kabinet berikutnya oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
“Sejauh ini, kinerja sektor ekonomi belum menunjukkan hasil yang signifikan. Menurut saya, Menko Airlangga layak untuk dievaluasi,” kata Iwan.
Ia juga mengkritik Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, yang menurutnya belum menunjukkan kinerja yang jelas sejak dilantik.
“Mestinya Kementerian ini dilebur kembali saja ke kementerian Hukum dan HAM. Menteri Pariwisata juga terlihat sangat tidak kompeten,” kata dia.
Menteri Pariwisata juga tak luput dari kritik. Iwan menyebut kinerja kementerian tersebut tidak menunjukkan kompetensi yang memadai dalam mengembangkan sektor pariwisata nasional.