Langkah pembenahan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus digeser ke arah yang lebih ekstrem dan transparan. Institusi Bhayangkara kini tak lagi menggantungkan profesionalisme penegakan hukum pada niat baik individu personel, melainkan memaksa setiap anggota untuk patuh melalui sistem pengawasan digital yang ketat.
Mekanisme baru ini dipaparkan langsung oleh Karo Tekkom Divtik Polri, Brigjen Pol. Indarto, saat mewakili Kapolri dalam Sidang Pleno XIV bertajuk ‘Tantangan dan Implementasi Agenda Reformasi Polri’ di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/7/2026).
Indarto menegaskan, penegakan hukum masa kini menuntut akuntabilitas penuh agar tidak ada lagi celah bagi oknum main mata atau melakukan intimidasi dalam proses hukum.
“Untuk memastikan penegakan hukum ini, kami ada beberapa hal yang dipatuhi. Sekarang setiap pemeriksaan petugas reserse memeriksa saksi, memeriksa tersangka, itu wajib berada pada ruangan pemeriksaan tersendiri yang dilengkapi dengan CCTV, baik visual maupun audio. Itu sarana akuntabilitas mereka,” tegas Indarto.
Haramkan Penyidik ‘Makan Siang’ Bareng Pengacara
Tak sekadar memasang kamera pengintai di ruang periksa, aturan main hubungan antara penyidik dan pihak berperkara pun dipangkas habis. Polri kini secara tegas melarang keras penyidik melakukan pertemuan informal di luar lokasi resmi, seperti kongkow di kafe atau sekadar makan siang bersama pengacara.
Jika ada hal penting yang perlu didiskusikan antara penyidik dan kuasa hukum, seluruh interaksi wajib bertempat di markas kepolisian pada ruang tamu khusus yang juga telah dijejali kamera pengawas serta perekam suara.
“Jadi tidak boleh lagi penyidik itu bertemu dengan lawyer sambil makan siang, nggak boleh, itu menyimpang. Kalau mau bertemu boleh di tempat penyidikan, sudah disiapkan ruang menerima tamu yang dilengkapi dengan CCTV dan audio juga,” terangnya.
Sistem Digital Memaksa Polisi Berniat Baik
Indarto menjelaskan, pergeseran cara pandang ini merupakan fondasi utama reformasi Polri. Pimpinan Polri menyadari betul bahwa mengandalkan moralitas atau integritas perorangan kerap goyah oleh godaan di lapangan.
Oleh karena itu, teknologi digital dijadikan tameng utama untuk mengunci pergerakan personel agar senantiasa bekerja lurus sesuai koridor hukum.
“Prinsip kami sekarang metodenya begini: untuk perbaikan polisi, kita tidak berharap atau bertumpu kepada niat baik. Tapi kita bertumpu kepada sistem yang memaksa polisi harus berniat baik dan melaksanakan kebaikan,” kata Indarto secara blak-blakan.
“Jadi kita tidak bertumpu pada seberapa baik dan mood-nya polisi ini, tapi kita bertumpu kepada sistem yang memaksa mereka untuk berbuat baik. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan sistem yang berbasis digital,” tambahnya.
Bodycam di Saku Anggota: Awasi Petugas, Lindungi Warga
Reformasi digital ini tidak berhenti di dalam dinding markas kepolisian. Untuk jajaran yang bertugas langsung menyapa warga di jalanan maupun area publik, Polri mulai membekali personel dengan kamera tubuh alias bodycam.
Perangkat bodycam yang disematkan di saku atau dada seragam polisi ini akan merekam seluruh tindakan, percakapan suara, hingga pemandangan visual yang dihadapi petugas selama dinas berlangsung.
Langkah ini dirancang untuk dua tujuan sekaligus: mencegah petugas melakukan pemerasan atau kesewenang-wenangan, sekaligus menjadi bukti sah untuk melindungi anggota jika diterpa fitnah atau tuduhan miring saat menjalankan tugas di lapangan.
“Kita pastikan semua perbuatan anggota selama berdinas itu selalu terkontrol. Makanya sekarang kita sedang berupaya membekali kawan-kawan yang bertugas itu pakai bodycam. Bodycam itu ditaruh di sakunya gini, Pak. Baik voice maupun apa yang diucapkan dan dilihat akan terekam. Itu juga pengamanan buat anggota,” pungkas Indarto.