Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap langkah tegas Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru-baru ini memecat 26 oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena terindikasi kongkalikong dengan wajib pajak. Pemecatan ini menjadi babak baru dalam upaya bersih-bersih di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Namun, menurut Bhima, langkah Purbaya tidak boleh berhenti di DJP saja. Sang Menkeu perlu menoleh ke Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) untuk menuntaskan persoalan kebocoran pendapatan negara, terutama yang berasal dari sektor ekspor dan impor sumber daya alam (SDA).
“Purbaya bisa memanggil Bea Cukai, memberikan penugasan untuk membereskan kebocoran pendapatan negara dari ekspor impor SDA. Di situlah shadow economy bekerja, contohnya di sektor batu bara, sawit, nikel, dan tambang ilegal,” ungkap Bhima kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Bhima menegaskan, jika Menkeu Purbaya serius dalam upaya pembersihan, salah satu indikator yang harus dicek adalah data Bea Cukai terkait selisih nilai ekspor atau impor dengan data dari negara tujuan mitra dagang. Praktik curang ini dikenal sebagai missinvoicing dan missreporting, yang notabene kerap melibatkan suap-menyuap aparat.
“Praktik ini disebut missinvoicing dan missreporting yang melibatkan suap-menyuap aparat. Karena data di dokumen ekspor atau impor jauh berbeda dari data mitra dagang,” jelas ekonom senior ini.
Sebagai bukti, data dari Celios menemukan adanya selisih mencolok pada ekspor wood chip dan wood pellet ke Jepang dalam sepuluh tahun terakhir.
“Itu baru dari hutan tanaman industri, belum komoditas lainnya. Kalau tiga bulan urusan missinvoicing atau kebocoran penerimaan negara tidak bisa diselesaikan, ganti saja kepala bea cukainya. Purbaya harus kasih deadline,” ucap Bhima dengan nada tegas.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya memaparkan modus operandi 26 oknum pegawai DJP yang dipecat. Mereka bernegosiasi dengan wajib pajak untuk menurunkan nilai pajak yang harus dibayarkan, sehingga penerimaan pemerintah menjadi minim. Praktik ini biasanya berujung pada pembagian keuntungan ilegal antara oknum pegawai dan wajib pajak.
Purbaya juga menyoroti praktik under invoicing dalam impor, yang selama ini banyak terjadi pada komoditas seperti tekstil, baja, dan lainnya, memicu kerugian negara. Ia mengklaim Kemenkeu sudah memiliki nama-nama pemain yang terlibat dan siap diproses hukum.
Dalam langkah antisipasi ke depan, Purbaya menyatakan Kemenkeu akan menerapkan sistem teknologi yang lebih canggih untuk meminimalisasi praktik kecurangan. Ia berharap sistem Coretax akan siap pada akhir pekan ini, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan pendapatan dari sektor pajak. Menkeu juga telah menyediakan saluran langsung bagi masyarakat untuk melaporkan pegawai pajak yang nakal.
Dukungan dari Celios ini memperkuat desakan publik agar Menkeu Purbaya tidak hanya fokus pada pembersihan di DJP, tetapi juga melakukan reformasi fundamental di Bea Cukai, demi mengamankan penerimaan negara dari praktik ilegal yang merugikan keuangan negara.
Reformasi ini diharapkan menjadi agenda prioritas Purbaya untuk membuktikan keseriusannya dalam menciptakan birokrasi Kemenkeu yang bersih dan profesional.