Gus Ipul: Penerimaan Siswa Sekolah Rakyat Harus Transparan dan Disiplin

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf didampingi Wamensos Agus Jabo usai membuka Pelatihan Dapodik Bagi Operator Sekolah Rakyat Tahap 1C, serta Pelatihan Pengasuhan Sekolah Rakyat Bagi Wali Asuh dan Pelatihan Pengelolaan Asrama Bagi Wali Asrama Tahap 1C Batch 2 di Pusdiklatbangprof Kemensos, Margaguna Raya, Jakarta Selatan, Senin (24/11/2025). (Dok. Kemensos)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan larangan praktik titipan dan pentingnya menjaga disiplin dalam proses penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026/2027. Penegasan ini disampaikan kepada kepala sekolah, guru, dan wali asuh dalam arahan daring, Selasa (14/4/2026).

Gus Ipul menekankan bahwa rekrutmen siswa tidak dilakukan melalui pendaftaran terbuka, melainkan melalui penjangkauan aktif berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pendekatan ini bertujuan memastikan program tepat sasaran bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

“Tidak ada pendaftaran. Semua berbasis penjangkauan data, dan tidak boleh ada titipan dalam bentuk apa pun,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa seluruh proses harus bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), termasuk intervensi dari pihak mana pun. Menurutnya, tahap rekrutmen menjadi titik paling krusial dalam menentukan keberhasilan program Sekolah Rakyat.

Selain itu, Gus Ipul juga menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan. Ia menegaskan sanksi tegas akan diberikan kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran, baik kekerasan fisik maupun seksual.

“Lingkungan sekolah harus aman, damai, dan inklusif. Tidak boleh ada intoleransi dalam bentuk apa pun,” katanya.

Dalam aspek pembinaan, ia meminta tenaga pendidik dan wali asuh melakukan pendampingan intensif terhadap siswa, termasuk melakukan deteksi dini terhadap potensi perilaku menyimpang sejak proses penjangkauan.

Gus Ipul juga mengatur kedisiplinan penggunaan perangkat belajar, seperti larangan membawa laptop keluar kelas tanpa izin. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan fokus dalam proses belajar.

Sementara itu, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menegaskan bahwa program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat paling rentan, khususnya pada desil 1 dan 2.

Di sisi lain, Tenaga Ahli Menteri, Andi, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen tahap kedua di 100 titik selesai pada Juni 2026, sehingga proses belajar dapat beralih ke fasilitas permanen pada Juli 2026.

Kementerian Sosial juga meminta seluruh tenaga pendidik aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mekanisme Sekolah Rakyat agar tidak terjadi kesalahpahaman, terutama terkait tidak adanya pendaftaran terbuka.

Menutup arahannya, Gus Ipul menegaskan pentingnya integritas seluruh pihak dalam menyukseskan program ini.

“Semua harus disiplin dan tegak lurus pada aturan agar program ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.