Hardiknas, Kesejahteraan Guru dan Perombakan Kurikulum Jadi Sorotan

Ilustrasi kesejahteraan guru di Indonesia. (Dok. Inilah.com/AI)

Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap 2 Mei diharap menjadi momen bahagia bagi para guru di Indonesia. Namun, rekleksi yang muncul justru sebaliknya.

Sejumlag pakar membongkar buruknya sistem pendidikan di Tanah Air. Ada dua poin utama yang jadi sorotan, yakni jaminan kesejahteraan-kualitas guru, dan perombakan kurikulum setiap peralihan menteri.

Jaminan Kesejahteraan

Kebutuhan akan jaminan kesejahteraan bagi guru adalah mutlak. Sebab, kesejahteraan guru merupakan tolok ukur kemajuan ekonomi suatu negara.

“Jadi memang tidak mudah menjadi guru di era sekarang, tetapi kemudian kami harus melihat bahwa harus ada dukungan yang sangat kuat dari pemerintah terhadap guru, karena kemajuan pendidikan itu berkaitan dengan sosial cost dan juga kemajuan ekonomi suatu negara,” kata Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul, kepada inilah.com, Jumat (1/5/2026).

Belum lagi soal seringnya pemerintah merombak kurikulum pendidikan, hingga soal tata kelola antara pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi.

Anggaran Habis-Kualitas Terabaikan

Seringnya pemerintah merombak kurikulum pendidikan dinilai berdampak buruk bagi kualitas-kompetensi guru. Padahal, sebagus apapun kurikulum tak akan berhasil jika kualitas gurunya tidak menunjang.

“Nah, ini menjadi ironis kenapa? Karena secanggih apa pun kurikulumnya, Anda mau kurikulumnya model A, model B, model C dengan berbagai nama istilahnya, tapi kalau kompetensi gurunya nggak sesuai, gurunya nggak kompeten, ya itu percuma kurikulum itu. Itu akan habis anggarannya di situ,” ujar Pengamat Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rakhmat Hidayat.

Terkait keputusan pemerintah membelah pengelolaan pendidikan dasar, menengah dan tinggi, juga tak lepas dari kritikan. Sebab, dampaknya dinilai buruk terhadap berbagai aspek.

Seperti diketahui, dalam pengelolaannya pendidikan dasar dan menengah berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sementara pendidikan tinggi berada di tangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

“Ini salah kelola, sebetulnya cukup di Kemendikdasmen. Jadi lebih efisien dari segi anggaran. Kalau sekarang seperti terlihat ada kompetisi antar menteri. Bahkan bisa dibilang seperti kastanisasi pendidikan, nanti ada pendidikan elit, priyai, ada pendidikan khusus orang menengah ke bawah,” papar pengamat pendidikan Universitas Negeri Semarang, Edi Subkhan.

Generasi Pintar tapi Rapuh

Sementara itu Ketua Umum Pimpinan Pusat Asosiasi Akademisi Pendidikan Tinggi Seluruh Indonesia (ASADIKTISI) 2026-2031, Susanto menilai sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia saat ini perlu diperbaiki secara komprehensif. 

Salah satu yang menjadi perhatian yakni perihal sistem evaluasi nilai siswa. Sistem evaluasi yang masih berjalan itu dianggap tidak berdampak baik bagi prestasi siswa, tapi justru berdampak buruk terhadap mental.

Menurutnya, sistem saat ini secara tidak sadar menanamkan ‘nilai rendah sama dengan kegagalan diri’. Padahal dalam Growth Mindset dijelaskan bahwa individu berkembang saat melihat kemampuan sebagai sesuatu yang bisa dilatih, bukan identitas tetap. 

“Dampaknya, anak mudah menyerah, tidak berani mencoba dan tergantung validasi eksternal. Perbaikan mendasar, ubah evaluasi menjadi berbasis proses & perkembangan, beri ruang retry dan perbaikan nilai usaha, strategi dan ketahanan—bukan hanya hasil,” papar Susanto.

Tentu pemerintahlah yang berwenang untuk bagaimana memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Setidaknya dari uraian di atas, pemerintah memiliki gambaran soal apa-apa saja yang perlu diperbaiki.