Harga Minyak Melambung, Segera Efisiensi dan Batalkan ART RI-AS demi APBN

Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump resmi tandatangani Perjanjian Perdagangan Timbal Balik RI-AS. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang mengancam penutupan Selat Hormuz menempatkan ketahanan fiskal Indonesia dalam posisi waspada. Penasihat CSED Indef, Abdul Hakam Naja, menyoroti lonjakan harga minyak yang mencapai USD92 per barel, level tertinggi sejak 2020, sebagai ancaman nyata bagi struktur APBN.

Kondisi ini jauh melampaui asumsi makro APBN 2026 yang hanya mematok harga minyak di kisaran USD70 per barel. Padahal, setiap kenaikan USD1 per barel berpotensi menaikkan defisit anggaran sebesar Rp6,8 triliun.

“Kenaikan harga minyak pada angka mendekati USD100 per barel ini bisa mendongkrak defisit APBN terhadap PDB mendekati 4 persen, melampaui angka 3 persen yang dipatok oleh UU no. 17/2003 tentang Keuangan Negara,” ungkap Hakam kepada Inilah.com, Minggu (8/3/2026).

Menghadapi risiko tersebut, Hakam menyodorkan empat langkah antisipasi. Pertama, pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran secara signifikan dengan memprioritaskan belanja pada layanan dasar masyarakat.

“Belanja hanya untuk keperluan yang langsung berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Belanja difokuskan untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, energi, sosial, pengentasan kemiskinan, infrastruktur dasar, pelayanan publik,” jelasnya.

Langkah kedua adalah percepatan konversi ke energi baru terbarukan serta pemberian insentif yang lebih masif untuk kendaraan listrik. Ketiga, penguatan ekonomi domestik melalui deregulasi dan debirokrasi guna memberikan ruang bagi UMKM di tengah ketidakpastian global.

Poin keempat yang cukup krusial adalah usulan pembatalan perjanjian dagang RI-AS (Agreement on Reciprocal Trade/ART). Hakam menilai dasar hukum perundingan tersebut, yakni kebijakan tarif era Trump, sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS pada 2020. Mempertahankan ART di tengah krisis energi dianggap akan sangat memberatkan fiskal.

“Pemberlakuan ART akan sangat memberatkan fiskal RI yang juga mesti mengatasi lonjakan harga minyak global. Jika mau dilakukan perjanjian baru RI-AS mesti mulai dari nol lagi,” tuturnya.

Hakam menekankan perlunya tim negosiasi baru yang lebih tangguh dan tidak bisa didikte guna memperjuangkan kepentingan nasional dengan prinsip kesetaraan.

“Bisa juga melalui jalur parlemen dengan penolakan ratifikasi ART oleh DPR RI, sehingga otomatis tidak berlaku. Waktu yang tersedia 90 hari setelah penandatanganan pada 19 Februari 2026,” pungkasnya.

Harga Minyak Meroket

Pasar energi dunia benar-benar sedang “kebakaran”. Penutupan efektif Selat Hormuz akibat meluasnya laga Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran sukses menerbangkan harga minyak ke level yang tidak masuk akal. Pada penutupan perdagangan Jumat (6/3/2026), harga minyak Brent resmi mendarat di posisi US$93,34 per barel, melesat tajam 9,3 persen.

Kondisi West Texas Intermediate (WTI) bahkan lebih liar. Minyak mentah AS ini ditutup pada US$90,9 per barel setelah melonjak 12,21 persen dalam sehari. Kenaikan harian ini tercatat sebagai yang tertinggi sejak Mei 2020. Jika ditarik dalam hitungan sepekan, WTI mencatatkan lonjakan fantastis sebesar 35,6 persen.

Ini bukan sekadar kenaikan biasa, melainkan rekor lonjakan mingguan terbesar sejak perdagangan kontrak berjangka minyak dimulai pada 1983 atau 43 tahun silam. Investor kini dalam posisi siaga penuh, menghitung dampak destruktif perang AS-Iran terhadap rantai pasok energi global yang kian terjepit.

Fakta di lapangan juga menunjukkan sebuah anomali. Untuk hari kedua berturut-turut, kenaikan harga minyak WTI melampaui kontrak Brent. Fenomena ini jarang terjadi dan menandakan betapa paniknya pasar berburu pasokan yang tersedia di tengah seretnya suplai dari Timur Tengah. Harga penutupan kemarin pun menjadi titik tertinggi sejak September 2023.