Tengkulak adalah pedagang perantara yang membeli hasil pertanian, seperti padi atau beras, dari petani dengan harga relatif rendah, lalu menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi kepada konsumen atau pedagang lain. Mereka umumnya memiliki jaringan distribusi yang luas serta kemampuan memengaruhi harga, sehingga dapat menentukan dinamika pasar.
Dalam konteks ini, tengkulak dapat berperan sebagai penghubung antara petani dan konsumen. Namun, tidak jarang pula mereka dipersepsikan sebagai pihak yang memanfaatkan situasi demi keuntungan sepihak.
Tengkulak pada umumnya bukan pembela petani. Bahkan, dalam banyak kasus, mereka justru dianggap memanfaatkan posisi tawar petani yang lemah. Hasil panen dibeli dengan harga rendah, lalu dijual kembali dengan margin tinggi, sehingga petani tidak memperoleh harga yang adil. Karena itu, tengkulak kerap disebut sebagai salah satu faktor yang membuat petani kesulitan menikmati nilai ekonomi yang layak dari hasil panennya.
Dalam kondisi tertentu, tengkulak bahkan dapat disebut sebagai penindas petani, terutama jika mereka memanfaatkan kekuasaan pasar atau monopoli distribusi untuk menekan harga beli. Situasi ini sering terjadi ketika petani berada dalam kondisi mendesak dan harus segera menjual hasil panen, sehingga terpaksa menerima harga yang rendah.
Meski demikian, tengkulak juga memiliki peran penting dalam tata niaga beras. Mereka menghubungkan produsen dengan konsumen akhir dan membantu kelancaran distribusi. Tengkulak juga berperan dalam pembentukan harga pasar melalui mekanisme jual beli yang mereka lakukan.
Namun, peran tersebut tidak lepas dari dampak negatif. Tengkulak dapat meningkatkan biaya distribusi karena mengambil margin keuntungan di setiap transaksi. Selain itu, pendapatan petani berpotensi berkurang karena selisih harga yang cukup besar antara tingkat produsen dan konsumen.
Dalam sejumlah kasus, pemerintah dan berbagai lembaga berupaya mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak dengan membangun sistem distribusi yang lebih langsung dan efisien. Hal ini relevan dengan kondisi terkini, ketika harga beras di pasar kembali menunjukkan tren kenaikan.
Menyikapi situasi tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menduga bahwa peran tengkulak atau perantara dalam distribusi beras menjadi salah satu penyebab naiknya harga beras, meskipun stok beras nasional dinyatakan berlimpah. Menurut Mentan Amran, permainan distribusi oleh distributor menengah menyebabkan harga beras naik di tingkat eceran, meskipun harga di tingkat petani dan grosir justru mengalami penurunan.
Sebagai respons, pemerintah memperkenalkan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk memangkas rantai pasok pangan, termasuk beras. Program ini bertujuan memutus jalur distribusi yang panjang dan berbelit, sehingga ruang permainan harga oleh tengkulak dapat ditekan.
Pertanyaan pentingnya kemudian adalah: apakah tengkulak dapat bersahabat dengan petani di lapangan? Jawabannya, bisa. Tengkulak dapat menjalin hubungan yang lebih sehat dengan petani apabila mereka bersedia membeli hasil panen dengan harga yang adil dan transparan. Dengan demikian, petani merasa dihargai dan tidak dirugikan.
Selain itu, tengkulak juga dapat membantu petani dalam proses pemasaran, sehingga petani tidak perlu mencari pembeli sendiri. Tengkulak dapat pula memberikan informasi pasar agar petani memahami kondisi harga dan permintaan. Bahkan, dalam praktik tertentu, tengkulak membantu petani mengatasi persoalan produksi, seperti penyediaan bibit padi berkualitas atau memfasilitasi akses pupuk bersubsidi.
Namun demikian, perlu disadari bahwa tengkulak tetap memiliki kepentingan bisnis yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan petani. Karena itu, hubungan antara tengkulak dan petani tidak selalu harmonis. Petani perlu dibekali pengetahuan pasar dan kemampuan negosiasi agar tidak berada dalam posisi yang selalu dirugikan.
Dalam menghadapi persoalan ini, pemerintah telah menunjukkan sikap dengan mengambil berbagai langkah untuk mengurangi dominasi tengkulak sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Pertama, mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras melalui Badan Pangan Nasional guna menjaga cadangan dan stabilitas stok nasional.
Kedua, menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram Gabah Kering Panen (GKP) sebagai bentuk perlindungan terhadap petani dari fluktuasi harga pasar. Ketiga, meningkatkan kapasitas petani melalui program seperti Korporasi Petani dan Pro Pak Tani untuk memperkuat produksi dan pemasaran.
Keempat, mengembangkan sistem pangan yang adil dan resilien melalui kolaborasi antara pemerintah, petani, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kelima, memperkuat pengawasan serta pengaturan perdagangan beras guna mencegah praktik tidak sehat dan menjaga stabilitas harga.
Meski demikian, peran tengkulak dalam perdagangan beras di Indonesia masih cukup signifikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas kebijakan dan program yang bertujuan memperkuat posisi petani serta menjaga stabilitas harga beras secara berkelanjutan.