Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan pembukaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama untuk enam posisi strategis di lingkungan lembaga antirasuah tahun 2025.
“Terdapat enam jabatan strategis yang saat ini kosong dan akan diisi melalui seleksi terbuka, yaitu Kepala Biro Hukum, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Direktur Penyelidikan, Direktur Penuntutan, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V, serta Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi,” ujar Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Cahya menjelaskan, keenam posisi tersebut termasuk dalam kategori jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara eselon II, yang memiliki peran vital dalam menunjang fungsi utama KPK, mulai dari pencegahan, penindakan, koordinasi, supervisi, hingga pendidikan dan pelibatan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.
Ia menambahkan, seluruh tugas dan fungsi dari posisi-posisi tersebut mengacu pada Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.
Lebih lanjut, Cahya menyebutkan proses seleksi terbuka akan dimulai pada 20 Oktober 2025 dan dijadwalkan berakhir pada akhir Desember 2025, bertepatan dengan pengumuman kandidat terbaik yang lolos tahapan seleksi.
Adapun persyaratan umum bagi pelamar antara lain berstatus sebagai PNS aktif, memiliki rekam jejak jabatan yang baik, integritas, serta moralitas tinggi, berpengalaman di bidang relevan minimal lima tahun, memiliki pangkat minimal Pembina Tingkat I (IV/b), serta berpendidikan paling rendah S1.
Untuk posisi Kepala Biro Hukum, pelamar diwajibkan memiliki latar belakang pendidikan S1 Ilmu Hukum.
“Adapun para pelamar hanya dapat memilih satu jabatan dari enam posisi yang tersedia,” ucap Cahya.
Ia juga menjelaskan, informasi lengkap terkait tahapan seleksi dan persyaratan pendaftaran akan tersedia bagi publik mulai 20 Oktober 2025 melalui situs resmi asnkarier.bkn.go.id dan rekrutmen.kpk.go.id.
Sementara itu, Ketua Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama Ranu Mihardja menyampaikan bahwa proses seleksi ini akan dikawal oleh panitia yang terdiri dari unsur internal dan eksternal KPK, mulai dari perwakilan kementerian/lembaga hingga kalangan akademisi.
Berikut susunan lengkap Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama KPK 2025:
Panitia Seleksi Eksternal:
1. Sang Made Mahendra Jaya – Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
2. Dhahana Putra – Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM
3. Pratama Dahlian Persada – Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC)
4. Sudharmawati Ningsih – Pejabat Mahkamah Agung
5. Heru Susetyo – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia
6. Ranu Mihardja – Mantan Jaksa dan mantan Deputi KPK
7. Gandjar L. Bonaparta – Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia
8. Taufik Rachman – Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga
9. Judhi K. – Transparency International Indonesia / SPAK
Panitia Seleksi Internal:
10. Wawan Wardiana – Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
11. Asep Guntur Rahayu – Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi
12. Eko Marjono – Deputi Informasi dan Data
13. Haerudin – Kepala Sekretariat Dewan Pengawas
14. Agung Yudha – Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi
15. Aminuddin – Plt. Deputi Pencegahan dan Monitoring