Minggu, 9 November 2025 – 21:22 WIB
Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin pimpin langsung penertiban tambang ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa (4/11/2025). (Foto: Dok. Kementerian Pertahanan/Kemenhan).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait penertiban tambang nikel ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng).
Laporan itu disampaikan Menhan Sjafrie dan Panglima TNI Agus dalam rapat terbatas (ratas) di kediaman pribadi Presiden Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).
“Beliau (Presiden Prabowo) ingin mendapatkan update, terkait pertahanan. Utamanya laporan sekembalinya beliau semua (Menhan Sjafrie dan Panglima Agus) dari Morowali,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kertanegara, Jaksel, Minggu (9/11/2025).
Mensesneg Prasetyo menjelaskan, proses penertiban tambang nikel ilegal itu, menjadi salah satu hal yang dikerjakan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Di mana, Satgas PKH beranggotakan lintas kementerian/lembaga, salah satunya Kementerian Pertahanan hingga TNI.
Kata pria kelahiran Ngawi, Jawa Timur itu, proses penertiban tambang ilegal di Morowali, diharapkan berujung kepada pengembalian kerugian negara. Seperti halnya yang dilakukan di kasus tambang timah ilegal di provinsi Bangka Belitung (Babel).
“Seperti di Bangka Belitung, jadi Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang sekarang sudah mulai menertibkan tambang-tambang ilegal, sumber daya alam yang kita miliki. Nah, kemarin menengok atau meninjau kondisi di Morowali. Dan, tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden,” terang Mensesneg Prasetyo.
Dikutip dari laman resmi Kemenhan, Menhan Sjafrie memimpin langsung penertiban tambang nikel ilegal didampingi Jaksa Agung, ST Burhanuddin; Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto; Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BPKP, M Yusuf Ateh; Kasum TNI, Letjen TNI Richard Taruli H Tampubolon; dan Jampidus Kejagung, Febrie Adriansyah di Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa (4/11/2025).
Menhan Sjafre menyatakan, langkah penertiban ini merupakan wujud keseriusan dan kehadiran negara dalam menindak semua aktivitas ilegal.
”Fakta di lapangan kita melihat dari dekat kegiatan Satgas PKH dalam rangka penertiban kawasan hutan, khususnya di pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Ini adalah kehadiran negara untuk melakukan penertiban terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ilegal,” ujar Menhan Sjafrie.
Dia juga menegaskan, di samping menindak tegas tambang ilegal, pemerintah akan terus mendorong produksi oleh tambang-tambang nikel yang legal.
Menhan Sjafrie memastikan, pemerintah dan aparat penegak hukum tidak akan pandang bulu dalam mengambil langkah tegas terhadap pelaku tambang ilegal.
”Yang ilegal ini negara akan menegakkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kita tidak melihat latar belakang, kita tidak melihat dari mana, tapi kita melihat bahwa kepentingan nasional harus kita tegakkan, harus kita selamatkan,” tegas Menhan Sjafrie.