Gelombang suara dari kalangan selebritas menuntut pertanggungjawaban atas tragedi wafatnya driver ojol Affan Kurniawan semakin meluas. Setelah aktor Nicholas Saputra dengan pernyataan singkat “Mundur, Pak” yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kini giliran aktris Laura Basuki turut bersuara keras.
Laura Basuki, aktris peraih Piala Citra, melalui akun pribadinya @LauraBas menulis: “Apa sih susahnya mundur.”
Sebelumnya, Fedi Nuril menegaskan sikapnya lewat akun X @realfedinuril. “Nicholas Saputra has enter the arena. Betul, Pak @ListyoSigitP. Anda seharusnya mundur,” tulis pemeran utama film Ayat-Ayat Cinta itu pada Jumat (29/8).
Unggahan Fedi dan Laura langsung mendapat respons luas warganet. Banyak yang menilai semakin banyak publik figur berani menyuarakan kritik terbuka kepada aparat penegak hukum.
Gelombang Kritik dari Publik Figur
Sikap Nicholas Saputra sebelumnya sudah memantik dukungan luas. Kritik itu kemudian diikuti Iqbaal Ramadhan, Ardhito Pramono, hingga Duta Sheila on 7 yang menyampaikan duka mendalam sekaligus protes keras lewat media sosial.
Pendakwah Felix Siauw bahkan mengunggah ilustrasi animasi yang menyamakan aksi Brimob dengan tindakan militer Israel (IDF), untuk menggambarkan kengerian tragedi Pejompongan.
Publik Desak Pertanggungjawaban
Tragedi Affan Kurniawan yang wafat dilindas rantis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8/2025), memicu amarah publik.
Tagar #AffanKurniawan dan #Pejompongan menduduki trending topic di media sosial.
Meski Kapolri Jenderal Listyo Sigit sudah menyampaikan permintaan maaf, tuntutan publik agar ada langkah konkret, transparansi investigasi, hingga pertanggungjawaban penuh semakin menguat.
DPR Beri Sanksi Anggota yang Disorot
Dinamika demonstran yang juga menuntut DPR ini juga berdampak pada parlemen. DPP Partai NasDem resmi menonaktifkan dua kadernya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, dari Fraksi DPR RI.
Sementara itu, PAN juga mengambil langkah serupa dengan menonaktifkan Eko Patrio (Eko Hendro Purnomo) dan Uya Kuya (Surya Utama) mulai Senin, 1 September 2025.
Keputusan itu diambil menyusul sorotan tajam publik terhadap gaya hidup hingga pernyataan sejumlah anggota DPR yang dianggap tidak sensitif di tengah penderitaan masyarakat.