Menhut Raja Juli: Saya Siap Dievaluasi

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni saat Raker bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025). (Foto: Inilah.com/Diana)

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni mengaku siap dievaluasi jika kinerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan Presiden RI Prabowo Subianto. Terlebih lagi saat terjadinya bencana di Pulau Sumatra yang menewaskan ratusan orang.

Pernyataan itu disampaikannya ketika disinggung adanya salah satu menteri di Filipina yang mengundurkan diri lantaran tidak sanggup mengatasi banjir di negaranya.

“Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah ya, dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ucap Raja Juli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Ia menyebut bila seluruh kritikan netizen yang dia terima melalui laman media sosial pribadinya, tidak pernah dihapus sebagai bagian dari aspirasi dan kemarahan rakyat, serta harapan.

“Jadi monggo, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Pak Presiden,” pungkasnya.

Sebelumnya, saat rapat kerja dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di Jakarta, Kamis (4/12/2025), anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS, Rahmat Saleh melontarkan kritik tajam kepada Menhut Raja Juli.

Rahmat sempat menceritakan mundurnya dua menteri di Filipina karena tak mampu mengatasi bencana banjir. Seharusnya, budaya malu pejabat Filipina itu ditiru para menteri di Indonesia.

“Pada 18 November, kabinetnya Ferdinand Marcos Jr di Filipina, mereka itu banjir penyebabnya. Akan tetapi gentleman dua menterinya itu mengundurkan diri. Karena merasa, menganggap tidak mampu mengatasi ini (banjir),” ujar Rahmat.

Menurutnya, jika memang seorang menteri sudah tidak sanggup, maka mundur menjadi pilihan yang mulia. Dia pun sempat menyebut Kemenhut, hingga hari ini, masih saja menganggap penyebab utama banjir Aceh-Sumatra bukan karena deforestasi atau pembalakan hutan.

Ia lantas menyampaikan data periode 2016-2025 yang menunjukkan, hampir 1,4 juta hektare lahan di Aceh, Sumut, dan Sumbar mengalami deforestasi. Hutan digunduli untuk 631 aktivitas perusahaan izin tambang, HGU sawit, geothermal dan lain-lain.

“Ini angka yang besar. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tadi mungkin di akhir ini kemudian kita menganggap deforestasi bukan salah satu penyebab, saya kira itu adalah sesuatu yang salah untuk kita sampaikan kepada masyarakat,” kata Rahmat.

Topik