Jepang, negara yang dikenal sangat disiplin, kini memberlakukan aturan baru yang lebih ketat untuk pesepeda. Kepolisian Jepang telah merilis panduan baru tentang denda dan sanksi bagi para pesepeda yang nekat melanggar aturan lalu lintas. Aturan ini bertujuan untuk menekan angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan di jalan raya.
Mulai 1 April 2026, pesepeda berusia 16 tahun ke atas yang melakukan pelanggaran berat berpotensi menerima ‘tilang biru’. Salah satu pelanggaran yang masuk kategori ini adalah mengendarai sepeda tanpa rem. Jika kedapatan, pelanggar harus membayar denda sebesar 5.000 yen atau sekitar Rp550 ribu. Denda ini wajib dibayarkan, dan jika tidak, pelanggar akan menghadapi tuntutan hukum.
Tak hanya tanpa rem, ada beberapa pelanggaran lain yang juga diancam dengan ‘tilang biru’. Contohnya adalah menggunakan ponsel saat bersepeda, yang dikenai denda lebih mahal, yakni 12.000 yen. Menerobos palang pintu kereta api yang tertutup juga masuk dalam kategori pelanggaran berat dengan denda 7.000 yen.
Sementara itu, untuk pelanggaran ringan, pihak kepolisian tetap mengacu pada kebijakan lama, yaitu hanya berupa peringatan. Namun, denda bisa saja diberlakukan jika pelanggaran tersebut dianggap membahayakan orang lain.
Beberapa contoh pelanggaran ringan yang bisa dikenakan denda di antaranya bersepeda di trotoar yang dilarang, membawa payung saat mengendarai sepeda, dan tidak menyalakan lampu di malam hari.
Kebijakan mengenai larangan bersepeda di trotoar ini muncul setelah adanya permintaan dari publik. Pihak kepolisian semula berencana mengenakan denda 6.000 yen, namun rencana itu ditolak oleh sebagian besar masyarakat.
Aturan baru ini juga membedakan pelanggaran berat dan ringan dengan jelas. Untuk pelanggaran paling fatal, seperti bersepeda dalam kondisi mabuk, sanksi yang dikenakan adalah ‘tilang merah’. Pelanggaran ini dianggap sangat serius dan dapat berujung pada hukuman pidana.
Dengan aturan ini, pemerintah Jepang berharap bisa menekan angka kecelakaan dan membuat pesepeda lebih bertanggung jawab. Meskipun terkesan ketat, kebijakan ini adalah cerminan dari budaya disiplin dan keselamatan yang dijunjung tinggi di Jepang.