Pilgub via DPRD Boleh Saja asal Jangan Calon Tunggal

Ilustrasi pelantikan kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025 (Foto: presidenri)

Peneliti Senior Citra Institute, Efriza, menyebut skema Pilgub via DPRD bisa menjadi kompromi tanpa mencabut peran rakyat dari proses demokrasi.

“Usulan ini dirasakan sebagai solusi jalan tengah yang menguntungkan antar rakyat dan kepentingan politik elite dari partai-partai politik,” ujar Efriza kepada Inilah.com, Sabtu (17/1/2026).

Ia menilai pemilihan tidak langsung justru berpotensi memperbaiki sinkronisasi antara presiden dan gubernur. Dengan model ini, kebijakan pusat–daerah bisa berjalan lebih mulus karena Pilgub diposisikan sebagai instrumen negara kesatuan, bukan hanya arena kontestasi.

“Dan, ini juga merupakan solusi dengan penilaian hubungan pusat dan daerah bersifat asimetris, jadi dinilai tepat pelaksanaan pilkada gubernur saja yang tak langsung,” kata dia.

Namun Efriza mengingatkan, perubahan mekanisme tidak boleh memangkas prinsip demokrasi. Aturannya mesti tetap terbuka seperti Pilkada saat ini.

Ia mencontohkan ruang bagi calon independen, syarat domisili, dan larangan calon tunggal agar kandidat memiliki kedekatan dengan publik dan tidak memberi karpet merah bagi oligarki keluarga.

“Seperti tetap diperbolehkannya calon independen bahkan semestinya ada pelarangan calon tunggal, pasangan calon punya syarat domisili dengan daerah provinsinya agar punya kedekatan dengan masyarakat,” tuturnya.

Efriza juga menolak Pilgub menjadi ruang barter elite. Kandidat harus lolos dari jejaring dinasti dan tetap diuji lewat kampanye serta debat terbuka.

“Bahkan sebaiknya calonnya bebas dari dinasti politik, jadi tidak serta-merta calonnya penentuannya sangat elitis, juga sebaiknya adanya kampanye dan debat visi-misi oleh pasangan calon gubernur tersebut,” lanjutnya.

Ia menekankan syarat koalisi harus diperketat agar tidak menumpuk kekuatan besar yang menutup jalan munculnya pesaing. Koalisi harus dibangun jauh hari dengan pondasi gagasan, bukan transaksi.

“Artinya perlu dibangun koalisi solid yang didasari program dan pasangan calon yang beragam. Jadi semestinya narasinya bukan mencari solusi alternatif, tapi membangun koalisi tidak langsung yang tetap demokratis, yang didasari kepentingan rakyat dan daerahnya bukan sekadar dari proses dan pemilihan bersifat elitisme,” pungkasnya.