PKS Desak Pemerintah Tindak Tegas Pemilik Tambang Timah Ilegal: Audit dan Pulihkan Lingkungan Rusak

Kapal ponton isap melakukan penambangan timah ilegal di Teluk Kelabat Dalam, Belinyu, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Minggu (26/1/2025). (Foto: ANTARA/Nova Wahyudi/foc/pri).

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina menyoroti maraknya tambang timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp300 triliun.

Ia menegaskan, kasus ini tidak hanya berdampak kepada kerugian fiskal, namun juga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu kedaulatan ekonomi nasional.

“Negara kehilangan potensi besar dari sumber daya strategis seperti timah dan logam tanah jarang. Ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi menyangkut kedaulatan sumber daya dan masa depan industri nasional,” ujar Nevi di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Legislator asal Sumatra Barat (Sumbar) II ini, menyampaikan, Fraksi PKS di DPR mendorong langkah konkret dari pemerintah untuk menangani maraknya tambang timah ilegal di Provinsi Babel. Tangani secara sistematis dan transparan.

Ia menekankan pentingnya audit forensik dan inventarisasi aset atas seluruh hasil sitaan, termasuk smelter, timah, dan mineral monasit.

“Audit ini harus dilakukan bersama valuasi independen oleh lembaga profesional seperti BPK atau pakar mineral agar nilai aset yang diselamatkan terukur secara obyektif,” tegasnya.

Selain itu, kata Nevi, Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk melakukan pengamanan site secara ketat, guna mencegah pencurian dan penjualan aset lanjutan.

“Koordinasi lintas lembaga seperti TNI, Polri, dan Bea Cukai mutlak dilakukan agar seluruh lokasi tambang yang disita benar-benar aman,” tambahnya.

Lebih lanjut, PKS juga mendorong Kementerian Lingkungan Hidup (LH) segera menyusun rencana pemulihan lingkungan.

Nevi menekankan, biaya reklamasi dan rehabilitasi harus dibebankan pada pihak-pihak yang terlibat, sementara sebagian hasil aset sitaan dapat digunakan untuk mendanai proses pemulihan tersebut.

“Pemulihan sosial-ekonomi masyarakat terdampak juga harus menjadi prioritas pemerintah, dengan menyediakan pelatihan kerja dan kompensasi yang adil. Kasus Babel ini harus menjadi momentum bagi pemerintah memperkuat tata kelola sumber daya alam berbasis transparansi, teknologi, dan akuntabilitas. Negara tidak boleh kalah oleh mafia tambang,” tutup Nevi.
    

Topik