Purbaya Turun Gunung ke Pasar Obligasi untuk Perkuat Rupiah, Begini Analisa Ekonom

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pidato di forum Jogja Financial Festival (JFF) 2026 yang berlangsung di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Jumat (22/5/2026). (Foto: Humas Kemenkeu)

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyatakan, turun tangannya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengintervensi pasar obligasi ketika nilai tukar (kurs) rupiah menembus Rp17.500 per dolar AS, bukan hal biasa.

Menurut Achmad Nur, pasar melihat ketidakpastian terhadap ketahanan ekonomi Indonesia, membesar. “Ketika Pak Purbaya menyatakan pemerintah siap masuk ke bond market untuk menjaga yield Surat Berharga Negara, pemerintah sesungguhnya sedang berusaha menahan tekanan psikologis pasar, agar tidak berubah menjadi kepanikan finansial,” bebernya di Jakarta, Minggu (24/5/2026).

Dalam ekonomi global, kata dia, nilai tukar mata uang merupakan thermometer of confidence. Ketika rupiah jatuh terlalu dalam, pasar pasti mengirimkan pesan bahwa tingkat kepercayaan terhadap arah ekonomi Indonesia, mulai melemah.

Ironisnya, lanjut Achmad Nur, kondisi ini terjadi di tengah perfect storm global. Bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed), masih mempertahankan suku bunga tinggi melalui kebijakan higher for longer, sehingga dolar AS tetap kuat. “Yield US Treasury yang tinggi, mendorong capital outflow dari emerging markets, termasuk Indonesia. Dan itu sulit dibendung,” tandasnya

Ditambah ketegangan geopolitik global yang memperparah situasi. Konflik Timur Tengah, perang Rusia Ukraina, dan gangguan rantai pasok global membuat investor memilih strategi flight to quality dengan memindahkan dana ke aset safe haven berbasis dolar AS. “Namun demikian, tekanan terhadap rupiah tidak hanya datang dari luar negeri,” tegasnya.

Pasar, lanjutnya, mulai melihat adanya tekanan domestik yang serius. Misalnya, kurs rupiah yang bertengger di level Rp17.500 per dolar AS, sudah jauh di atas asumsi APBN yang berada di kisaran Rp16.500 per dolar AS.

Ketika kurs bergerak terlalu jauh dari asumsi fiskal, risiko anggaran meningkat. Subsidi energi berpotensi membengkak, biaya impor naik, dan imported inflation menjadi lebih sulit dikendalikan.

“Indonesia masih memiliki struktur ekonomi yang heavily import dependent, terutama untuk energi, bahan baku industri, dan barang modal,” tandasnya.

Akibatnya, setiap pelemahan rupiah langsung meningkatkan biaya produksi nasional. Dunia usaha menghadapi cost push inflation, sementara daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Dalam situasi ini, pemerintah mencoba melakukan yield management melalui intervensi pasar obligasi.

Tujuannya, kata dia, menjaga agar imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tidak melonjak terlalu tinggi, akibat aksi jual investor asing. Ketika harga obligasi jatuh dan yield naik tajam, biaya utang pemerintah ikut meningkat dan persepsi risiko terhadap Indonesia membesar.

“Langkah pemerintah membeli obligasi di pasar sekunder ibarat menopang fondasi rumah yang mulai retak agar tidak runtuh,” pungkasnya.