Rekrutmen ASN 2026 Masih Digodok, Pemerintah Fokus Sasar Program Prioritas

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat menyampaikan keterangan pers usai Rapat Koordinasi (Rakor) pengawakan program strategis Presiden yang digelar di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).(Foto: inilah.com/Harris Muda)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah belum menentukan jumlah formasi rekrutmen untuk aparatur sipil negara (ASN) untuk tahun 2026.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo usai Rapat Koordinasi (Rakor) pengawakan program strategis Presiden, di Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

“Iya, dibahas itu sebagai salah satunya (efisiensi). Maka tadi saya sampaikan kalau pertanyaan jumlah kita belum siang ini belum bisa menyampaikan jumlah secara pasti,” kata Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan, dalam menentukan jumlah rekrutmen ASN, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi fiskal negara serta dinamika jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya.

“Tetapi bahwa setiap tahun, kalau pertanyaannya adalah berkenaan dengan fiskal, sebenarnya setiap tahun memang secara alami ada sejumlah ASN yang memang memasuki batas usia pensiun,” tuturnya.

Menurutnya, jumlah ASN yang direkrut nantinya akan disesuaikan dengan jumlah pegawai yang pensiun, guna menjaga keseimbangan fiskal negara.

“Jadi mungkin kalau kita mau menjaga fiskal kita, maka kita mau menyesuaikan dengan jumlah tadi,” katanya.

“Jadi berapa yang misalnya masuk batas usia pensiun itulah yang kemudian batas kemampuan untuk kita melakukan rekrutmen ASN baru tentunya sekali lagi untuk menjalankan program-program prioritas dari pemerintah,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Prasetyo juga menyampaikan, masing-masing kementerian sejatinya telah menyampaikan kebutuhan ASN tahun ini. Namun, pemerintah kata dia masih perlu mematangkan perhitungan sebelum menetapkan angka final.

“Secara umum hampir tadi semua menteri yang hadir sudah menyampaikan kebutuhannya. Tetapi dalam kesempatan pada siang hari ini kami belum bisa menyampaikan angka secara detail karena tadi diskusinya kemudian berkembang ya,” ujarnya.

Prasetyo menegaskan, pemerintah akan memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara.

“Bahwa mungkin ada prioritas-prioritas terlebih dahulu yang harus kita penuhi karena bagaimanapun juga kita harus mempertimbangkan juga kondisi kemampuan kita secara fiskal. Contohnya seperti itu,” tuturnya lagi.