Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji menekankan kepada para kader dalam agar mampu mengambil kebijakan yang baik, berpihak pada rakyat, serta selaras dengan arah pemerintahan pusat.
Hal ini ditekankan menyusul pihaknya akan menggelar kegiatan pengembangan dan bimbingan teknis untuk Anggota Fraksi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia tahun 2025.
Dengan mengusung tema “Peningkatan Profesionalitas Anggota Fraksi Partai Golkar dalam Menjalankan Peran, Tugas, dan Fungsinya”, kegiatan ini akan digelar dalam tiga gelombang pada pertengahan September 2025 di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jakarta Barat.
“Upgrading dan bimbingan teknis ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi merupakan langkah strategis Partai Golkar untuk memperkuat kapasitas kader di legislatif daerah. Kami ingin seluruh anggota DPRD dari Partai Golkar memahami dengan baik arah dan prioritas pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” kata Sarmuji kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/8/2025).
Sarmuji mengingatkan anggota DPRD adalah garda terdepan dalam menjembatani aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pengembangan ini bertujuan agar para legislator tak hanya cakap secara teknis, tapi juga peka terhadap situasi sosial-ekonomi yang berkembang.
“Program kerja pemerintahan pusat harus mendapatkan dukungan penuh dari daerah. Anggota DPRD adalah penghubung utama antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, Sarmuji juga menyinggung soal gelombang protes di sejumlah daerah. Di mana, protes ini akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), seperti di Pati, Bone, Cirebon, Jombang, hingga Banyuwangi.
“Gelombang demonstrasi terkait kenaikan PBB-P2 harus menjadi pelajaran penting bagi para kepala daerah dan anggota DPRD. Kebijakan fiskal yang langsung bersentuhan dengan rakyat menuntut sensitivitas tinggi dan kreativitas solusi,” jelasnya.
Selain itu, Golkar juga menyoroti rencana pemerintah menurunkan Transfer ke Daerah (TKD) hingga 24,7 persen pada tahun 2026. Sarmuji menilai hal ini harus diantisipasi secara matang oleh anggota legislatif daerah.
“Sebagai ujung tombak politik anggaran, anggota DPRD harus memastikan penurunan TKD tidak menurunkan kualitas pelayanan publik dan tidak memperlebar kesenjangan pembangunan,” ujarnya.
Golkar menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kelangsungan agenda pembangunan nasional, termasuk penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan.
“Partai Golkar berkomitmen menghadirkan politik anggaran yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Melalui bimtek ini, kami memastikan anggota DPRD Golkar memiliki keterampilan teknis sekaligus pemahaman politik yang memadai,” papar Sarmuji.
Sarmuji menekankan seluruh kader di daerah harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah.
“Arah utama adalah memastikan agenda pemerintahan Prabowo–Gibran dalam pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja tetap berjalan,” jelasnya.