Reshuffle kabinet Prabowo Subianto bukan sekadar pergantian wajah di meja pemerintahan. Ia adalah cermin dari tarik-menarik kepentingan, tekanan publik, dan pertaruhan politik yang belum tuntas.
Suasana Istana Negara pada 8 September 2025 sekitar pukul 15.00 WIB mendadak hiruk pikuk. Mobil-mobil hitam satu per satu masuk ke gerbang, menurunkan tamu dengan setelan jas gelap dan wajah tegang. Tidak ada undangan resmi, hanya telepon singkat dari ajudan presiden Prabowo Subianto yang mendadak memanggil mereka. Akhirnya lima menteri diganti, dua di antaranya terseret kasus hukum. Namun, publik belum puas. Pertanyaan yang mengemuka: siapa lagi yang akan menyusul?
Perombakan kabinet Merah Putih dilakukan sepekan setelah gelombang demonstrasi menuntut pembubaran DPR berujung ricuh. Publik menilai langkah Prabowo tepat, tetapi masih separuh hati. Nama-nama kontroversial seperti Raja Juli Antoni, Natalius Pigai, Bahlil Lahadalia, Airlangga Hartarto dan Tito Karnavian tetap bertahan di antara posisi sekitar 50 menteri yang dilapis 1-3 wakil menteri.
Pencopotan menteri bisa dibaca sekadar usaha Presiden mengganti pemain yang bermasalah. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi telah lama menjadi beban sejak perkara beking judi online mencuat.
Foto Menteri Pekerja Migran Abdul Kadir Karding bermain domino dengan tersangka pembalakan liar bersama Raja Juli menimbulkan kegaduhan publik. Karding akhirnya dicopot, sementara Raja Juli aman.
Begitu juga Dito Ariotedjo, yang namanya berulang kali dikaitkan kasus korupsi BTS 4G hingga yang dialami mertuanya, Fuad Hasan Masyhur. Pemilik agen travel haji dan umrah itu tersandung perkara korupsi kuota haji, indikasinya membuat Dito terseret keluar dari kabinet. Namun, pertanyaan publik masih menggantung: mengapa hanya sebagian yang disapu?
Publik Jenuh dengan Drama
Peneliti Senior BRIN, Lili Romli, menyebut hak prerogatif Presiden tak bisa diganggu gugat, tapi tuntutan publik harus menjadi barometer.
“Publik kecewa bila para pembantu presiden tidak mencerminkan sosok pejabat publik yang memberi teladan. Hampir setahun berjalan, ada menteri yang kinerjanya tidak terlihat, malah menimbulkan kegaduhan dan tidak punya sense of crisis,” kata Lili kepada reporter Inilah.com.
Ia menegaskan reshuffle jilid II belum cukup meredakan kekecewaan publik. “Tampaknya publik belum puas karena ada beberapa menteri lain yang mestinya juga diganti. Publik berharap reshuffle masih akan berlanjut,” ujarnya.
Menurut Lili, indikator menteri layak dicopot jelas: kinerjanya buruk, terlibat KKN, minim integritas, serta gagal menjaga loyalitas kepada Presiden.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Pareira, menegaskan reshuffle sepenuhnya kewenangan Presiden. “Kalau soal pergantian, silakan tanyakan ke Presiden. Itu hak prerogatif beliau,” kata Andreas.
Publik sempat menyoroti kinerja Menteri HAM Natalius Pigai, tapi Andreas enggan mengomentari lebih jauh.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, menilai Mendagri Tito Karnavian masih layak dipertahankan.
“Mengurus 552 kepala daerah bukan pekerjaan ringan. Sejauh ini kinerjanya cukup baik,” ujarnya.
Pernyataan ini menegaskan tidak semua menteri dalam sorotan publik memiliki catatan buruk, namun isu reshuffle lanjutan terus menghantui.
Rapor Survei: Menteri Bernilai Merah
Sejumlah survei menegaskan keresahan publik. IPO (Indonesia Political Opinion) dalam risetnya mencatat beberapa menteri mendapat “nilai merah” dan dianggap publik layak diganti, termasuk Natalius Pigai. Kritik publik terhadap Pigai bukan sekadar isu politik, tapi menyangkut minimnya pencapaian di bidang HAM yang strategis.
Nama Menteri Raja Juli Antoni turut masuk radar reshuffle. Kinerja Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia—dipimpin putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep—itu dicap memble. Orang-orang dekat Prabowo menyoroti urusan sejumlah kader PSI masuk ke struktur pengurus Forest and Other Land Use atau FOLU Net Sink yang bergaji puluhan juta rupiah.
Dalam rapor 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran yang dilansir Indikator Politik, publik menyebut sejumlah program berjalan lamban dan banyak janji belum terpenuhi. Evaluasi itu mempertegas sorotan ke arah para menteri yang dianggap tidak bergerak.
Kursi Kosong: Menko Polkam dan Menpora
Reshuffle jilid II menyisakan dua kursi kosong yang makin memicu spekulasi. Pertama, Menko Polkam. Setelah Budi Gunawan dicopot, posisi strategis ini sementara diisi ad interim oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Pemerintah belum menunjuk pengganti definitif.
Pengamat pertahanan menilai Menko Polkam harus diisi figur yang kuat dan mampu menenangkan publik, karena posisinya menjadi simpul koordinasi keamanan negara.
Kedua, Menpora. Dito Ariotedjo dicopot, tetapi penggantinya belum dilantik. Pemerintah menyebut calon pengganti masih berada di luar kota. Kekosongan ini membuat rumor bermunculan.
Sejumlah nama yang disebut publik antara lain Raffi Ahmad, Puteri Anetta Komarudin, Taufik Hidayat, hingga Moreno Soeprapto. Spekulasi ini menegaskan bahwa kursi Menpora dipandang penting sebagai representasi pemuda dan olahraga, serta simbol kedekatan pemerintah dengan generasi muda.
Kekosongan dua posisi vital ini memperlihatkan reshuffle belum rampung sepenuhnya. Bagi oposisi maupun pengamat, kekosongan itu bisa dibaca sebagai strategi politik Prabowo: menahan figur definitif sampai momentum politik berikutnya, atau mencari sosok kompromi yang bisa diterima koalisi.
Pertaruhan Politik Prabowo
Dosen Ilmu Politik UIN Jakarta, Adi Prayitno, menilai Prabowo memilih strategi bertahap.
“Setelah ini masih terbuka peluang reshuffle selanjutnya, meski entah kapan. Prabowo butuh menjaga stabilitas politik, karena alat rekat koalisi adalah power sharing,” katanya.
Wasisto Raharjo Jati, peneliti BRIN, menambahkan reshuffle tidak bisa dilepaskan dari tekanan ekonomi dan stabilitas.
“Reshuffle ini adalah respons eksekutif terhadap tuntutan publik. Tapi risiko besar jika Presiden meninggalkan partai koalisi pendukungnya,” ujarnya.
Tekanan ini semakin nyata usai demonstrasi besar 25 Agustus–1 September 2025 yang dipicu kenaikan tunjangan DPR dan menewaskan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, akibat insiden dengan kendaraan Brimob. Peristiwa ini jadi katalis reshuffle, menandai keterhubungan antara krisis sosial dan keputusan politik di Istana.
Menunggu Langkah Jilid III
Reshuffle jilid II membuka pintu spekulasi lebih lebar. Presiden Prabowo memang telah menunjukkan ketegasan, namun keberaniannya kini diuji: apakah ia akan mencopot menteri-menteri lain yang dianggap gagal, atau tetap mempertahankan demi keseimbangan koalisi.
Survei dan suara publik jelas menuntut lebih. Standar moral dan etika pejabat publik kini dipasang tinggi. Bukan hanya soal kinerja teknis, tapi juga integritas, sensitivitas, dan etika personal.
Publik menunggu, dan waktunya semakin sempit. Karena bagi rakyat, reshuffle bukan sekadar bongkar pasang kursi, tapi soal arah kepemimpinan: apakah benar berpihak pada rakyat, atau sekadar menjaga keseimbangan politik elite. [Inu/Reyhanaah/Diana)