Ujian sejati Purbaya adalah saat ia harus menghadapi kepercayaan pasar keuangan, dan yang lebih penting, memenangkan hati rakyat kecil. Mereka menanti harga beras yang terjangkau, peluang kerja yang terbuka, dan akses pembiayaan yang mudah untuk usaha mereka.
Panggung Forum Great Lecture, Kamis (11/9/2025), menjadi arena pembuktian bagi Purbaya Yudhi Sadewa. Sebagai Menteri Keuangan yang baru seumur jagung, ia datang bukan sekadar sebagai pengganti Sri Mulyani yang tersohor, melainkan membawa narasi ambisius: pertumbuhan ekonomi 8 persen. Sebuah angka yang membius sekaligus memancing keraguan. Dari balik keyakinan itu, tersembul pertanyaan fundamental: mampukah Purbaya mengubah angka di atas kertas menjadi realitas yang dirasakan rakyat kecil?
Narasi ini menjadi kian mendesak karena rekam jejak Purbaya bukanlah dari sektor fiskal, melainkan moneter. Sebelum menukangi Kemenkeu, ia adalah nahkoda Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pengetahuannya tentang likuiditas memang tak diragukan. Ia paham betul, mesin ekonomi akan tersendat jika perbankan menahan kreditnya.
Resep yang ia tawarkan pun tak asing: injeksi fiskal. Pernah terbukti ampuh saat pandemi, ketika uang pemerintah membanjiri sistem perbankan untuk memulihkan denyut ekonomi. Pengalaman ini menjadi modal berharga Purbaya. Ia bukan sekadar teoretikus, melainkan eksekutor yang pernah berhasil. Namun, di sinilah pertaruhan dimulai.
Likuiditas dan Jebakan Konsumsi
Sejarah mencatat, ekonomi Indonesia jauh lebih rumit daripada sekadar menggenjot likuiditas. Injeksi uang tanpa arah yang jelas bisa menjadi bumerang. Dana yang beredar deras justru berisiko memicu gelembung konsumsi dan spekulasi aset, sementara rakyat kecil tak merasakan apa-apa selain harga pangan yang melambung. Pertumbuhan yang sejati adalah pertumbuhan yang inklusif.
Gagasan ini mendapat resonansi kuat dari Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Syahganda Nainggolan. Ia menggarisbawahi pentingnya growth through equity –pertumbuhan melalui pemerataan. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia dicapai melalui program-program yang inklusif dan pro-rakyat, sehingga pertumbuhannya yang tidak hanya tinggi secara angka, namun juga inklusif dan merata,” ujar Syahganda dalam sambutannya pada forum itu.
Pesan ini terang benderang. Angka 8 persen akan berarti jika manfaatnya tak hanya berhenti di korporasi raksasa atau proyek-proyek prestisius. Petani, nelayan, buruh, dan UMKM harus menjadi subjek, bukan sekadar objek pembangunan. Jika uang negara hanya mengalir ke megaproyek, ketimpangan akan menganga makin lebar.
Maka, tantangan Purbaya adalah memastikan likuiditas yang ia suntikkan benar-benar mengalir ke kredit produktif, menggerakkan sektor riil, dan menciptakan lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja.
Warisan Sejarah dan Tantangan Baru
Purbaya mewarisi beban sejarah kebijakan ekonomi. Di era SBY, pertumbuhan digerakkan oleh sektor swasta (private-led growth). Jokowi mengubah haluan, menjadikan negara sebagai motor utama pembangunan (state-led growth). Kini, Purbaya berambisi mengawinkan keduanya. Konsep ini terdengar ideal, namun implementasinya di lapangan tidaklah mudah.
Purbaya harus menghadapi tantangan internal birokrasi dan eksternal pasar. Mampukah birokrasi fiskal dan moneter beradaptasi dengan lincah? Apakah sektor swasta akan percaya dan tidak terjerat oleh regulasi yang tumpang tindih?
Jika kita berkaca pada Korea Selatan dan Jepang, keberhasilan mereka keluar dari jebakan pendapatan menengah bukan karena likuiditas semata, melainkan karena disiplin. Kredit mereka diarahkan secara ketat ke sektor produktif dan investasi dituntut mencapai target kinerja. Tanpa disiplin, suntikan likuiditas Purbaya bisa jadi hanya euforia jangka pendek.
Optimisme memang tak sepenuhnya hilang. Pelaksana Tugas Ketua Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono meyakini target itu bisa dicapai melalui sinergi. Bahkan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengakui bahwa sektor riil saat ini kekurangan dana. Misbakhun yakin Purbaya mampu membawa terobosan, tetapi ia mengingatkan, tanpa koreksi struktural, suntikan fiskal tidak akan serta-merta berubah menjadi investasi produktif.
Jebakan Utang dan Kinerja Fiskal
Optimisme Purbaya juga dihadapkan pada realitas fiskal yang kian pelik. Ekonom Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina mengungkap sejumlah tantangan. Rasio pajak (tax ratio) Indonesia stagnan, bahkan cenderung menurun, sementara beban belanja negara terus membengkak.
Porsi pembayaran bunga utang diperkirakan mencapai 19-20 persen dari APBN, jauh di atas ambang batas aman 10 persen. Ditambah lagi, rasio utang (debt service ratio) telah menembus 42 persen dari pendapatan negara, melampaui standar sehat 25 persen.
Menurut Wijayanto, jika liabilitas seperti dana pensiun ASN dimasukkan, rasio utang terhadap PDB bisa mencapai 63 persen. Angka ini menempatkan Indonesia dalam posisi rentan, terutama di tengah pasar global yang dipenuhi penerbitan surat utang dari negara-negara besar. “Ruang berutang terbatas, kapasitas pasar utang untuk menyerap sebenarnya juga terbatas,” ucapnya.
Purbaya sadar akan tantangan ini. Dalam pidato serah terima jabatannya, ia menegaskan RAPBN 2026 akan dirancang untuk menjaga kesinambungan fiskal sambil berpihak pada rakyat, dengan fokus pada ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Namun, ia juga menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian.
Ujian Sejati: Bukan Janji, Tapi Eksekusi
Purbaya berada di momentum yang krusial. Ia bisa mengoreksi kebijakan fiskal yang terlalu bergantung pada belanja pemerintah. Ia punya peluang membuka ruang kredit produktif lebih lebar, terutama untuk kelompok yang selama ini terpinggirkan seperti UMKM, petani, dan komunitas lokal.
Jika berhasil, ia bukan sekadar penerus Sri Mulyani, melainkan pembawa arah baru bagi ekonomi bangsa. Namun, jika gagal, optimisme 8 persen hanya akan menjadi narasi kosong yang membebani rakyat dengan tumpukan utang baru.
Dukungan politik yang mengalir deras di awal masa jabatannya hanyalah modal awal. Ujian sejati Purbaya adalah saat ia harus menghadapi kepercayaan pasar keuangan, dan yang lebih penting, memenangkan hati rakyat kecil. Mereka menanti harga beras yang terjangkau, peluang kerja yang terbuka, dan akses pembiayaan yang mudah untuk usaha mereka.
Keberhasilannya akan dinilai dari seberapa jauh ia mampu mengendalikan defisit, mereformasi sistem perpajakan, dan memastikan anggaran sampai ke daerah. Jika ia berhasil, ia akan dikenang sebagai pembawa arah baru bagi ekonomi Indonesia. Jika tidak, optimisme 8 persen hanya akan menjadi narasi kosong yang membebani bangsa dengan utang baru.
Sejarah akan mencatat Purbaya bukan dari angka-angka di atas kertas, melainkan dari seberapa adil, merata, dan berkelanjutan pertumbuhan yang ia ciptakan. Pertaruhan besar ini kini ada di tangannya. Mampukah ia menyeimbangkan kebijakan ekspansif dengan keberlanjutan fiskal jangka panjang di tengah beban utang yang terus menanjak dan alokasi anggaran yang tersentralisasi? Waktu yang akan menjawab.