Usut Korupsi Kuota Haji Jangan Tebang Pilih, KPK Ditagih Status Hukum Fuad Maktour

Pemilik travel Maktour, Fuad Hasan Masyhur saat diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji di Kemenag, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/8/2025) . (Foto: Inilah.com/Rizki).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk tidak main aman dalam mengusut skandal dugaan korupsi kuota haji. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, meminta lembaga antirasuah tidak tebang pilih dan berani menyeret pihak swasta, termasuk pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur.

Fuad sebelumnya sempat dicekal oleh KPK, namun masa pencekalannya habis dan tidak diperpanjang. Yudi menegaskan, KPK harus berani menuntaskan perkara ini tanpa melihat latar belakang pelaku.

“KPK harus menuntaskan kasus ini sampai ke akar-akarnya. Siapa pun yang bersalah, baik dari pihak eksekutif maupun sektor swasta, jika memang bagian dari kasus korupsi kuota haji, harus segera ditetapkan sebagai tersangka agar tidak ada kesan tebang pilih,” ujar Yudi saat dihubungi Inilah.com, Selasa (24/3/2026).

Yudi menilai, jika penyidik sudah mengantongi minimal dua alat bukti, tidak ada alasan lagi untuk menunda status tersangka. Menurutnya, KPK tidak perlu membuang waktu menunggu proses persidangan dimulai hanya untuk menetapkan pelaku baru.

“Kalau memang ada dugaan pelaku lain dan sudah ada dua alat bukti yang cukup, ya segera saja naik ke tahap penyidikan. Tidak perlu menunggu sampai persidangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yudi mengingatkan bahwa kasus ini berkaitan dengan kerugian keuangan negara, seharusnya ruang pengembangan perkara menjadi lebih luas, sehingga aktor-aktor lain yang terlibat bisa ikut terseret.

“Karena ini terkait pasal kerugian negara, seharusnya bisa lebih luas dalam mengembangkan dan menetapkan tersangka lainnya, bukan hanya terbatas pada dua orang,” pungkas Yudi.

Kronologi Perkara

Kasus ini sendiri berakar dari bancakan tambahan kuota 20 ribu jemaah untuk tahun 2024. Padahal, kuota hasil lobi Presiden Joko Widodo dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, itu awalnya ditujukan untuk memangkas antrean haji reguler yang di beberapa daerah sudah tembus 47 tahun.

Namun, kuota tersebut justru dibagi rata 50:50 antara jemaah reguler dan haji khusus. Investigasi KPK pun mulai mengarah ke pihak travel, termasuk Maktour. Pemeriksaan terhadap Wakil Kamtib Syuriyah PWNU DKI Jakarta, Muzakki Cholis, pada Januari 2026, mulai menyingkap adanya lobi-lobi dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

“Pemeriksaan saksi dari pihak PWNU didalami pengetahuannya terkait inisiatif-inisiatif dari PIHK untuk melakukan pembagian kuota haji khusus,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Senin (12/1/2026).

Lobi ini diduga kuat berkaitan dengan penggunaan hak diskresi Menteri Agama. Informasi yang dihimpun menyebutkan adanya dugaan pengalihan 50 persen kuota haji khusus melalui asosiasi yang dikoordinasikan oleh Fuad Hasan Masyhur.

Bahkan, paspor calon jemaah diduga dikumpulkan melalui Maktour untuk memuluskan siasat tersebut. Informasi yang dihimpun menyebut, Ismail R Mahsyur, keponakan Fuad, diduga yang bertugas untuk mengumpulkan paspor dan uang dari para travel ke pihak Kemenag.

“Diduga ada juga inisiatif ataupun motif dari PIHK atau biro travel untuk memanfaatkan diskresi yang dilakukan Kementerian Agama,” tambah Budi Prasetyo.