Kerusuhan kembali pecah di Jakarta dan sejumlah kota lain di Indonesia. Jalanan yang semestinya menjadi ruang ekspresi damai berubah jadi arena bentrokan.
Aparat menembakkan gas air mata, demonstran melempar batu dan molotov. Kekerasan, dari manapun asalnya, tetaplah kekerasan. Dan ia selalu meninggalkan luka, baik di tubuh yang memar maupun dalam kepercayaan publik yang terkoyak.
Kita seperti kembali ke jalan yang pernah kita lewati. Ingatan banyak orang melayang pada 1998. Bedanya, kala itu kita tahu siapa musuh bersama: Soeharto, simbol otoritarianisme Orde Baru.
Arah perlawanan jelas, target politik tegas, dan hasil akhirnya konkret: sang presiden lengser. Tapi hari ini, situasinya jauh lebih rumit. Kita bertanya-tanya: siapa yang sebenarnya sedang kita lawan? DPR yang dianggap gagal mewakili rakyat? Presiden dan wakil presiden yang sibuk mempertahankan legitimasi? Atau aparat TNI/Polri yang berdiri di lapangan menghadang demonstran?
Apakah dengan membubarkan DPR lalu semua selesai? Apakah melengserkan Presiden Prabowo otomatis mengakhiri penderitaan rakyat? Pertanyaan-pertanyaan ini justru menyingkap problem sesungguhnya: musuh kita hari ini tidak lagi hadir dalam sosok tunggal yang bisa digulingkan. Musuh kita jauh lebih abstrak, lebih cair, tapi daya rusaknya lebih nyata: oligarki.
Musuh Tak Kasatmata: Oligarki dan Jaringannya
Oligarki bukan sekadar segelintir orang kaya yang berbisnis dengan kekuasaan. Ia adalah jaring-jaring kepentingan yang melilit partai politik, lembaga legislatif, birokrasi eksekutif, bahkan peradilan. Seperti kentut, ia tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan baunya di setiap kebijakan yang lebih menguntungkan elite ketimbang rakyat.
Jeffrey A. Winters, dalam bukunya Oligarchy (2011), menegaskan bahwa demokrasi di banyak negara kerap hanya menjadi bungkus prosedural bagi kekuasaan ekonomi yang dominan. Mereka yang memiliki kekayaan besar menggunakan sumber daya itu untuk memengaruhi aturan main, memastikan keberlanjutan privilese, dan meredam ancaman dari bawah. Merasa familiar, kan?
Inilah yang membedakan 1998 dengan hari ini. Waktu itu, kita melawan sosok tunggal: Soeharto. Kini, kita menghadapi sistem yang lebih kompleks, lebih dalam, dan lebih lentur. Melengserkan satu orang tidak serta-merta mengguncang fondasi oligarki. Bahkan, boleh jadi justru melahirkan wajah-wajah baru yang tetap mengabdi pada jaringan lama.
Jalan Reformasi yang Tertunda
Dua puluh tujuh tahun pascareformasi, kita harus jujur mengakui bahwa cita-cita awal banyak yang kandas. Reformasi birokrasi setengah hati, partai politik berubah jadi perusahaan keluarga, DPR lebih sibuk bernegosiasi anggaran ketimbang menyerap aspirasi rakyat. Tidak heran, rasa frustrasi sosial kini meluas.
Tapi jalan keluarnya bukan kekerasan. Bukan pula sekadar mengganti orang di puncak piramida. Jalan keluar hanya bisa ditempuh melalui reformasi total tiga cabang kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Pertama, partai politik. Inilah pintu masuk utama oligarki. Tanpa perbaikan sistem rekrutmen dan kaderisasi, sulit membayangkan wakil rakyat yang benar-benar independen dari kepentingan sponsor. Partai harus berani membuka diri.
Anggota DPR yang terbukti bermasalah bisa diganti melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Bahkan, kalau perlu, dibuka ruang partisipasi baru: rakyat diberi hak untuk menarik mandat wakilnya bila dianggap gagal. Sosok macam Ahmad Syahroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio jelas tak pantas menyandang status sebagai wakil rakyat.
Kedua, lembaga eksekutif. Presiden, gubernur, bupati, walikota—semua harus menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Digitalisasi birokrasi dan keterbukaan data publik menjadi kunci agar kebijakan tidak lagi bisa disandera lobi di belakang meja. Jangan ada lagi kongkalikong mempermainkan anggaran.
Ketiga, peradilan. Tanpa sistem hukum yang bersih, hukum akan selalu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Reformasi di sektor ini mutlak, meski berat. Sahkan UU Perampasan Aset. Kembalikan marwah KPK.
Peran Generasi Muda dan Harapan Perubahan
Pertanyaannya, siapa yang akan menggerakkan perubahan itu? Apakah kita hanya menunggu elite lama sadar diri? Tentu tidak.
Kuncinya ada pada generasi muda: mereka yang terdidik, punya rekam jejak bersih, dan berani melawan arus pragmatisme politik. Anak-anak muda ini harus berani masuk ke partai yang ada, menjadi birokrat, atau mengabdikan diri sebagai penegak hukum. Memang tidak mudah, bahkan sering menyakitkan dan butuh waktu. Tetapi perubahan hanya mungkin jika energi baru menyusup ke jantung kekuasaan.
Reformasi 1998 didorong mahasiswa dan kaum muda yang berani mengambil risiko, meski ternyata menyisakan banyak PR. Kini, generasi muda juga harus melakukan hal serupa, tapi dengan cara yang lebih strategis: menguasai mekanisme politik formal. Dengan begitu, mereka bisa menyusun sistem yang memungkinkan check and balances bekerja sungguh-sungguh, bukan sekadar jargon.
Demokrasi yang Belum Mati
Banyak ilmuwan politik menyebut demokrasi kita tengah mengalami kemunduran. Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, dalam How Democracies Die (2018), menggambarkan bagaimana rezim demokrasi bisa perlahan-lahan membusuk dari dalam. Tidak selalu melalui kudeta militer, tapi melalui kooptasi lembaga, manipulasi aturan, dan normalisasi penyalahgunaan wewenang.
Kita memang berada di titik rawan itu. Namun, demokrasi belum mati. Selama masih ada warga yang mau bersuara, masih ada ruang bagi perubahan. Persoalannya: apakah energi protes ini mau diarahkan untuk menghancurkan sistem, atau untuk memperbaikinya dari dalam?
Penutup: Saatnya Strategi, Bukan Sekadar Kemarahan
Jadi, siapa musuh kita? Jawabannya jelas: bukan sekadar aparat di lapangan, bukan hanya gedung DPR, bukan pula satu orang presiden.
Musuh kita adalah oligarki—jaringan kekuasaan yang bersembunyi di balik wajah-wajah elite. Dan melawannya tidak bisa dengan satu-dua aksi jalanan, tapi melalui reformasi politik yang menyeluruh.
Tugas kita sekarang adalah menyalurkan kemarahan itu menjadi strategi. Membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas, membersihkan partai dari dalam, dan memastikan generasi muda terlibat aktif. Hanya dengan begitu, demokrasi bisa kita selamatkan dari cengkeraman oligarki.
Karena jika tidak, kerusuhan hanya akan jadi siklus. Darah tertumpah, air mata mengalir, tapi oligarki tetap berkuasa.