Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa jangan terlalu larut dengan euphoria pergantian posisi menkeu.
Tantangan berat sudah menanti di depan mata, tak bisa lagi coba-coba. Tapi langsung kerja yang melahirkan hasil nyata, bukan wacana.
“Tugas Menkeu kali ini tidak boleh berhenti di menara gading. Kini, semua media memberikan komentar positif untuk Menkeu. Misalnya, Pak Purbaya dipuja-puja karena murid langsung ekonom pemenang Nobel, Paul Romer. Itu sebabnya, ia yakin industrialisasi harus kembali ke relnya,” kata Syahganda dalam sebuah diskusi, Jakarta, dikutip Sabtu (13/9/2025).
Dia pun mengingatkan Menkeu Purbaya agar tidak sekadar mengejar angka-angka. Termasuk pertumbuhan ekonomi musti berkualitas dan merata. “Itulah perlunya growth through equity,” ujar Syahganda.
Disindir soal angka, Menkeu Purbaya tak mau kalah. Dia bilang, sejak reformasi 1998, ekonomi Indonesia sulit lepas dari angka lima persen. “Ada fenomena middle income trap. Untuk keluar, kita perlu pertumbuhan konsisten yang lebih tinggi,” kata Menkeu Purbaya.
Dia bilang, kekuatan dari permintaan domestik atau konsumsi, berkontribusi 90 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Modal ini jarang dimiliki negara lain. Dengan pengelolaan fiskal yang sehat dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, Purbaya meyakini, ekonomi bakal bergerak mulus ke kisaran 6 persen bahkan 6,5 persen.
“Era Pak SBY, hanya mesin swasta yang bergerak, ekonomi tumbuh enam persen. Beda dengan era Jokowi, hanya mesin negara yang berjalan. Ekonomi hanya bergerak lima persen. Ke depan, kita gerakkan dua-duanya, kita optimistis bisa delapan persen,” ujarnya.
Mantan Ketua LPS itu, menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, memiliki daya ungkit luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi. “Program MBG bukan sekadar bagi-bagi makanan melainkan instrumen stabilitas politik dan ekonomi yang cukup dinamis,” katanya.
Ketua Komisi XI DPR, M Misbakhun mengatakan, bukan tidak mungkin, pertumbuhan ekonomi nasional bisa tembus 8 persen. Karena Indonesia pernah mengalaminya, bahkan lebih.
“Indonesia pernah mengalami pertumbuhan ekonomi 7, 8, bahkan 9 persen, padahal APBN waktu itu tidak besar. Fiskal bisa kita dorong 5 persen, moneter bisa tambah 3 persen. Jadi totalnya 8 persen, itu sangat mungkin,” kata Misbakhun.
Namun ada catatan dari Misbakhun yang dikenal sebagai politikus Partai Golkar itu. Yakni, BUMN harus kembali kepada peran konstitusional, yakni sebagai agen pembangunan. Sejauh ini, hanya segelintir BUMN yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional.
“Mungkin hanya 8-12 BUMN yang memberi setoran besar. Kita perlu menata ulang perannya. Jangan berharap hasil berbeda dari cara dan orang yang sama,” kata Misbakhun.