Cak Imin Klaim Dorong Pilkada via DPRD Sejak Era SBY, Pemilihan Langsung Mahal dan Curang

Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025). (Foto: Inilah.com/Reyhaanah).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) terang-terangan mendukung usulan kepala daerah kembali dipilih DPRD. Sikap itu, kata dia, bukan hal baru dan sudah lama menjadi posisi resmi PKB.

Cak Imin menyebut dukungan tersebut bahkan sudah diambil sejak era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Sikap PKB soal pilkada dipilih oleh DPRD sejak saat pemerintahan Pak SBY dan bahkan sudah berhasil dijadikan UU,” kata Cak Imin dalam keterangannya di akun X, Jumat (2/1/2026).

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat ini membeberkan alasan PKB konsisten mendorong pilkada lewat DPRD. Menurutnya, pilkada langsung menyimpan banyak masalah klasik, mulai dari ongkos politik yang mahal hingga potensi kecurangan.

“Alasannya sederhana, biaya mahal dan penuh kecurangan, juga aparatur belum banyak yang bisa netral,” ujar Cak Imin.

Ia menilai sistem pemilihan langsung juga tak banyak melahirkan kepala daerah yang benar-benar kuat dan mandiri. Karena itu, PKB tak keberatan jika skema pilkada kembali diubah.

“Sayangnya kemudian dibatalkan oleh Perppu. Produk Pilkada langsung tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri,” ungkapnya.

Wacana ini sebelumnya lebih dulu dilempar Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Prabowo mengkritik mahalnya biaya pilkada yang baru saja digelar.

“Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari dari negara walaupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” kata Prabowo.

Prabowo juga menyinggung praktik di sejumlah negara lain yang dinilainya lebih efisien dalam memilih pemimpin daerah.

“Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih Gubernur, milih Bupati,” ungkapnya.

Menurut Prabowo, anggaran besar pilkada seharusnya bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih penting. “Efisien enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya saja,” ucapnya.

Wacana pengembalian kewenangan DPRD ini langsung mendapat sokongan politik. Sejumlah partai menyatakan sejalan, di antaranya Golkar, Demokrat, PKB, dan PKS.