Palestina di Pusaran Sejarah: Pengakuan Simbolis atau Jalan Menuju Realitas?

Seorang bocah Gaza membawa bendera Palestina sedang berdiri di tengah puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan brutal Israel. (Foto: Getty Images)

Seperti yang dilontarkan seorang diplomat Eropa, “Palestina butuh langkah konkret, bukan cuma simbol.”

Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ke-80 pada September 2025 menjadi saksi bisu gelombang pengakuan yang tak terduga bagi Negara Palestina. Angka pengakuan yang semula 138 negara pada akhir 2023, melonjak menjadi lebih dari 153 negara. Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia, yang selama ini dikenal sebagai sekutu Barat, kini berada dalam barisan yang sama dengan negara-negara lain.

Fenomena ini bukan sekadar statistik. Para diplomat menyebutnya sebagai pencapaian diplomasi terbesar Palestina sejak memperoleh status pengamat non-anggota PBB pada 2012. Momentum ini makin istimewa karena bertepatan dengan ulang tahun ke-80 PBB, tempat para pemimpin dunia menegaskan kembali dukungan terhadap Solusi Dua Negara.

Namun, di balik euforia itu, pertanyaan besar mengemuka: bagaimana pengakuan simbolis ini bisa diwujudkan menjadi realitas politik di lapangan? Seperti yang dilontarkan seorang diplomat Eropa, “Palestina butuh langkah konkret, bukan cuma simbol.”

Deklarasi New York, Peta Jalan Moral

Titik balik penting yang mengarahkan langkah ke depan adalah Deklarasi New York. Dibuat atas prakarsa Prancis dan Arab Saudi, dokumen ini diadopsi pada 12 September 2025. Isinya sering disebut sebagai ‘denah moral’ untuk mengakhiri konflik panjang Israel-Palestina.

Deklarasi ini menegaskan kembali komitmen untuk membentuk negara Palestina berdaulat dengan perbatasan 4 Juni 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Pesan utamanya jelas: perang, pendudukan, teror, dan pemindahan paksa tidak akan pernah membawa perdamaian. Hanya dua negara yang hidup berdampingan secara damai dan setara yang bisa menciptakan perdamaian sejati.

Lebih dari itu, deklarasi ini memastikan Jalur Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari Palestina. Dokumen ini juga mengusulkan pembentukan komite administratif di bawah Otoritas Palestina dan menyerukan Hamas untuk menyerahkan persenjataan.

Sikap tegas juga ditunjukkan dengan mengecam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan menolak tindakan Israel, termasuk serangan terhadap warga sipil, penghancuran infrastruktur, dan blokade bantuan.

Dukungan RI dan Peran Internasional

Indonesia, melalui Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono, menunjukkan konsistensi dalam mendukung Palestina. Prabowo menegaskan, “Perdamaian perlu ditegakkan, perdamaian perlu dijaga, kami siap.” Sementara itu, Sugiono aktif berpartisipasi dalam pertemuan Meeting of the Day After in Gaza, forum yang membahas langkah konkret pasca-konflik.

Meskipun mendapat kritik dari Menlu AS Marco Rubio yang menganggap pengakuan Barat hanya bermotif politik domestik, langkah ini tetap signifikan.

Deklarasi New York juga mengusulkan misi stabilisasi internasional di bawah PBB untuk melindungi warga sipil dan mendukung transisi keamanan. Misi ini mirip dengan yang pernah diterapkan di Kosovo dan Timor Leste.

Rekonsiliasi Internal dan Rekonstruksi Ekonomi

Namun, tantangan terbesar tetap berada di dalam. Fragmentasi politik antara Fatah di Tepi Barat dan Hamas di Gaza menjadi titik lemah utama. Deklarasi New York menekankan pentingnya rekonsiliasi melalui dialog nasional, pemilu yang adil, dan penguatan institusi agar Palestina dapat berdiri sebagai satu kesatuan.

Di sisi ekonomi, Bank Dunia memperkirakan kebutuhan rekonstruksi mencapai US$53 miliar atau sekitar Rp870 triliun. Angka ini menegaskan bahwa bantuan jangka pendek tidak akan cukup.

Indonesia, Jepang, Arab Saudi, dan sejumlah negara lain telah menyatakan dukungan finansial untuk membantu pemulihan infrastruktur dasar, mulai dari air, listrik, hingga rumah sakit dan sekolah.

Singkatnya, jalan Palestina menuju realitas sebuah negara masih panjang dan berliku. Namun, dengan tsunami pengakuan yang kini mengikis tabu di PBB, pondasi hukum dan politik Palestina semakin kuat.

Ini adalah momentum bersejarah yang membuka lembaran baru bagi perjuangan Palestina, dari sekadar simbol menjadi kenyataan yang harus diwujudkan di lapangan.

Topik