Kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) yang kini diarahkan menjadi pola kerja nasional bukan sekadar perubahan teknis dalam birokrasi. Ia adalah tanda zaman—bahwa negara sedang mencari bentuk baru dalam menghadapi tekanan global, terutama krisis energi, disrupsi digital, dan tuntutan efisiensi fiskal. Namun, di balik jargon efisiensi itu, tersembunyi pertanyaan yang lebih mendasar: apakah negara sedang beradaptasi, atau justru berisiko menyusut?
Pemerintah menempatkan WFH sebagai salah satu instrumen penghematan energi. Logika yang dibangun tampak sederhana: mengurangi mobilitas berarti menekan konsumsi bahan bakar, mengurangi beban energi nasional, dan merespons tekanan harga minyak global yang fluktuatif. Dalam konteks ini, kebijakan WFH tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi adaptasi negara.
Kebijakan tersebut juga sejalan dengan arah pengaturan administratif, termasuk melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026 yang memperkenalkan fleksibilitas kerja ASN pada periode tertentu, sekaligus membuka jalan bagi penerapan pola kerja hybrid secara lebih luas pasca-Lebaran. Dengan demikian, WFH mulai diposisikan sebagai bagian dari arsitektur baru birokrasi.
Namun, kebijakan publik tidak pernah sesederhana kalkulasi efisiensi. Ia selalu menyentuh dimensi yang lebih dalam: bagaimana negara hadir, dan bagaimana kehadiran itu dirasakan.
WFH, jika diterapkan secara nasional, bukan hanya mengubah lokasi kerja, tetapi juga berpotensi menggeser paradigma kehadiran negara. Selama ini, negara hadir dalam bentuk yang kasatmata: kantor pelayanan, loket administrasi, interaksi langsung antara aparatur dan warga. Kehadiran itu bukan sekadar simbolik, melainkan menjadi basis legitimasi. Warga merasakan negara karena mereka berjumpa dengannya.
Ketika WFH diperluas, kehadiran itu berubah menjadi virtual—termediasi oleh layar, aplikasi, dan jaringan digital. Di titik ini, negara tidak lagi hadir secara fisik, melainkan hadir melalui sistem. Masalahnya, sistem tidak selalu identik dengan kehadiran yang dirasakan.
Di sinilah titik rawan kebijakan ini.
Efisiensi energi yang dijadikan basis WFH memang memiliki rasionalitas. Namun, ia perlu diuji secara komprehensif. Pengurangan konsumsi bahan bakar mungkin tercapai. Akan tetapi, apakah negara juga memperhitungkan biaya transisi digital? Infrastruktur teknologi, keamanan siber, peningkatan kapasitas aparatur, hingga potensi gangguan layanan publik adalah bagian dari kalkulasi yang tidak sederhana.
Jika penghematan energi dicapai tanpa kesiapan sistem, maka efisiensi yang diharapkan justru dapat bergeser menjadi beban baru—yang dalam praktiknya dirasakan oleh masyarakat.
Dalam konteks ini, kepercayaan publik menjadi taruhan utama. Kepercayaan tidak dibangun melalui desain kebijakan semata, tetapi melalui pengalaman nyata warga dalam berinteraksi dengan negara. Ketika layanan menjadi lebih lambat, kurang responsif, atau sulit diakses, maka yang terpengaruh bukan hanya kepuasan publik, tetapi juga legitimasi negara.
Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan pada realitas ketimpangan digital di Indonesia. WFH mengandaikan adanya infrastruktur digital yang merata dan literasi teknologi yang memadai. Faktanya, masih terdapat kesenjangan signifikan antarwilayah dalam akses jaringan, perangkat, dan kapasitas sumber daya manusia.
Dalam situasi seperti ini, kebijakan WFH berpotensi menciptakan bentuk baru ketimpangan pelayanan—antara wilayah yang terkoneksi dengan baik dan wilayah yang masih tertinggal secara digital. Di titik ini, efisiensi harus dihadapkan pada prinsip keadilan.
Di sisi lain, pengalaman global menunjukkan bahwa kerja fleksibel, jika ditopang sistem yang matang, justru dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas birokrasi. Negara-negara dengan infrastruktur digital yang kuat mampu mengintegrasikan WFH sebagai bagian dari tata kelola modern tanpa mengorbankan kualitas layanan.
Indonesia sedang menuju ke arah itu, tetapi belum sepenuhnya sampai.
Karena itu, tantangan utama bukan pada pilihan WFH itu sendiri, melainkan pada kesiapan sistem yang menopangnya. Tanpa reformasi manajemen ASN yang berbasis kinerja, WFH berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas. Dalam literatur manajemen publik, kondisi ini sering dikaitkan dengan risiko penurunan kontrol kinerja ketika pengawasan tidak bertransformasi mengikuti pola kerja baru.
Artinya, perubahan lokasi kerja harus diikuti perubahan cara mengukur kerja. Aparatur tidak lagi dinilai dari kehadiran, tetapi dari hasil. Tanpa perubahan ini, fleksibilitas justru dapat menjadi celah.
Lebih jauh, WFH juga menantang konsep tanggung jawab negara dalam arti yang lebih luas. Negara bukan sekadar entitas administratif, tetapi juga entitas yang memiliki kewajiban moral untuk hadir bagi warganya. Kehadiran itu, dalam banyak kasus, tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh teknologi.
Kelompok rentan—lansia, masyarakat dengan keterbatasan akses digital, hingga warga di daerah terpencil—masih membutuhkan kehadiran fisik negara. Tanpa sensitivitas terhadap kelompok ini, kebijakan WFH berisiko menciptakan eksklusi baru dalam pelayanan publik.
Di titik ini, negara tidak cukup hanya efisien. Negara juga harus inklusif.
Oleh karena itu, implementasi WFH nasional tidak boleh bersifat seragam. Pendekatan diferensiasi menjadi kunci. Layanan publik yang bersifat langsung dan esensial tetap membutuhkan kehadiran fisik. Sementara itu, fungsi administratif dan perencanaan dapat lebih fleksibel.
Pendekatan yang terlalu simplistik justru berisiko menciptakan inefisiensi baru.
Selain itu, investasi pada infrastruktur digital harus menjadi prioritas kebijakan. Tanpa sistem yang kuat, WFH hanya akan menjadi simbol perubahan, bukan perubahan itu sendiri. Negara perlu memastikan bahwa transformasi digital berjalan seiring dengan kebijakan fleksibilitas kerja.
Tidak kalah penting adalah aspek akuntabilitas. WFH harus diikuti dengan sistem pengukuran kinerja yang transparan, terukur, dan dapat diawasi. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut kualitas tata kelola pemerintahan.
Dalam perspektif kebijakan publik, WFH harus ditempatkan sebagai instrumen—bukan tujuan. Tujuan utama negara tetap sama: memberikan pelayanan publik yang optimal. Jika WFH justru menghambat tujuan tersebut, maka kebijakan itu harus dikaji ulang.
Efisiensi energi memang penting, tetapi energi yang lebih penting adalah energi kehadiran negara—kemampuan negara untuk tetap dirasakan, diakses, dan dipercaya oleh warganya.
Di tengah dorongan untuk menghemat, negara tidak boleh kehilangan esensinya. Sebab, negara yang terlalu hemat berisiko menjadi negara yang terlalu jauh.
Dan ketika jarak itu melebar, yang terancam bukan hanya kualitas pelayanan, tetapi juga fondasi relasi antara negara dan rakyatnya.
WFH, pada akhirnya, bukan sekadar kebijakan kerja. Ia adalah ujian: apakah negara mampu menjadi efisien tanpa kehilangan daya hadirnya.
Jika gagal menjawabnya, maka yang dihemat hari ini bisa jadi harus dibayar lebih mahal di masa depan—dalam bentuk menurunnya kepercayaan publik yang tidak mudah dipulihkan.